Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020.
"Kita menyadari pandemi COVID-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada, dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada termasuk saat pencoblosan," kata Mendagri Tito, di Medan, Jumat, dalam arahannya pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara (Sumut).
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan sejumlah tokoh lainnya.
Ia mengatakan di Sumut, pencairan anggaran dari pemkab dan pemkot untuk pelaksanaan pilkada rata-rata sudah cukup baik, meski masih ada beberapa daerah yang pencairannya masih minim.
Beberapa daerah yang pencairannya sudah cukup baik dan hampir mendekati 100 persen untuk KPU, Bawaslu maupun pengamanan di antaranya Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Humbanghasundutan, Asahan, Labuhanbatu Selatan, Serdang Bedagai, dan Nias Barat.
Sedangkan untuk daerah yang belum maksimal mencairkan anggaran untuk pilkada, diharapkan paling lambat sebelum 15 Juli sudah mencairkannya karena pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara door to door akan segera dilaksanakan.
"Tolong pencairan anggaran benar-benar diperhatikan. Mohon dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, TNI dan Polri agar pilkada benar-benar berjalan dengan baik dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan," katanya lagi.
Baca juga: Mendagri sebut aggaran nafasnya pilkada
Baca juga: Pilkada 9 Desember 2020 opsi optimistis KPU, Mendagri, dan DPR
Baca juga: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kita menyadari pandemi COVID-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada, dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada termasuk saat pencoblosan," kata Mendagri Tito, di Medan, Jumat, dalam arahannya pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara (Sumut).
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan sejumlah tokoh lainnya.
Ia mengatakan di Sumut, pencairan anggaran dari pemkab dan pemkot untuk pelaksanaan pilkada rata-rata sudah cukup baik, meski masih ada beberapa daerah yang pencairannya masih minim.
Beberapa daerah yang pencairannya sudah cukup baik dan hampir mendekati 100 persen untuk KPU, Bawaslu maupun pengamanan di antaranya Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Humbanghasundutan, Asahan, Labuhanbatu Selatan, Serdang Bedagai, dan Nias Barat.
Sedangkan untuk daerah yang belum maksimal mencairkan anggaran untuk pilkada, diharapkan paling lambat sebelum 15 Juli sudah mencairkannya karena pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara door to door akan segera dilaksanakan.
"Tolong pencairan anggaran benar-benar diperhatikan. Mohon dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, TNI dan Polri agar pilkada benar-benar berjalan dengan baik dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan," katanya lagi.
Baca juga: Mendagri sebut aggaran nafasnya pilkada
Baca juga: Pilkada 9 Desember 2020 opsi optimistis KPU, Mendagri, dan DPR
Baca juga: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020