Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang dan aset sekitar Rp7 miliar dalam penanganan perkara korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun 2012-2013.
"Dalam proses penanganan perkara ini secara keseluruhan, KPK telah menerima pengembalian uang dan aset kurang lebih sejumlah Rp7 miliar," ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
KPK, kata dia, akan mengejar aliran dana lain yang diduga dinikmati oleh sejumlah pihak dalam perkara ini untuk memaksimalkan "asset recovery" atau pemulihan aset.
"KPK mengingatkan juga pada pihak-pihak yang pernah menikmati aliran dana agar kooperatif dan mengembalikan uang ke KPK," ujar Lili.
Sebelumnya, KPK pada Selasa menahan wiraswasta DSG yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tersebut.
Dadang ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung HN serta dua mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 KS dan TDQ.
Ketiganya tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.
Atas perbuatannya, DSG disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui, Dadang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut pada 21 November 2019.
Baca juga: KPK tahan DSG tersangka kasus korupsi RTH Pemkot Bandung
Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus korupsi RTH Pemkot Bandung
Baca juga: Korupsi RTH, mantan pejabat Pemkot Bandung didakwa rugikan negara Rp69 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Dalam proses penanganan perkara ini secara keseluruhan, KPK telah menerima pengembalian uang dan aset kurang lebih sejumlah Rp7 miliar," ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
KPK, kata dia, akan mengejar aliran dana lain yang diduga dinikmati oleh sejumlah pihak dalam perkara ini untuk memaksimalkan "asset recovery" atau pemulihan aset.
"KPK mengingatkan juga pada pihak-pihak yang pernah menikmati aliran dana agar kooperatif dan mengembalikan uang ke KPK," ujar Lili.
Sebelumnya, KPK pada Selasa menahan wiraswasta DSG yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tersebut.
Dadang ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung HN serta dua mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 KS dan TDQ.
Ketiganya tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.
Atas perbuatannya, DSG disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui, Dadang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut pada 21 November 2019.
Baca juga: KPK tahan DSG tersangka kasus korupsi RTH Pemkot Bandung
Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus korupsi RTH Pemkot Bandung
Baca juga: Korupsi RTH, mantan pejabat Pemkot Bandung didakwa rugikan negara Rp69 miliar
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020