Presiden Joko Widodo meminta 3,8 juta petani dan nelayan miskin masuk ke dalam program jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19.
"Saya melihat ada beberapa skema program besar yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini, pertama melalui program jaring pengaman sosial, pastikan 2,7 (juta) orang petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Baca juga: Presiden siapkan empat insentif bagi petani nelayan jaga pasokan pangan
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Rapat Terbatas Intensif Bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok" yang diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Baik PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik," ungkap Presiden.
Program jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat karena pandemi COVID-19 bernilai total Rp110 triliun.
"Tujuan utama skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin," tambah Presiden.
Bantuan lain bagi petani dan nelayan miskin adalah melalui program subsidi bunga kredit dengan nilai total Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit.
Baca juga: Kementan mendorong koperasi di Subang jadi percontohan korporasi peternak
"Yang disalurkan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), UMi (Pembiayaan Ultra Mikro), Pegadaian dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya," ungkap Presiden.
Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan, menurut Presiden, juga dapat dilakukan beberapa kementerian seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan lainnya baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Pertanian.
Program jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah senilai Rp110 triliun yaitu pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat yang besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima; kedua program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per KPM.
Ketiga, adalah bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan yang sudah diluncurkan sejak 20 April 2020; Kempat adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.
Baca juga: Dinas Pertanian Karawang minta petani laksanakan percepatan tanam
Kelima, Kartu Pra-Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020; keenam adalah bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020.
Ketujuh berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020.
Baca juga: Asstafsus Wapres dorong petani Jabar gunakan teknologi tingkatkan produksi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Saya melihat ada beberapa skema program besar yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini, pertama melalui program jaring pengaman sosial, pastikan 2,7 (juta) orang petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Baca juga: Presiden siapkan empat insentif bagi petani nelayan jaga pasokan pangan
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Rapat Terbatas Intensif Bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok" yang diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Baik PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik," ungkap Presiden.
Program jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat karena pandemi COVID-19 bernilai total Rp110 triliun.
"Tujuan utama skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin," tambah Presiden.
Bantuan lain bagi petani dan nelayan miskin adalah melalui program subsidi bunga kredit dengan nilai total Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit.
Baca juga: Kementan mendorong koperasi di Subang jadi percontohan korporasi peternak
"Yang disalurkan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), UMi (Pembiayaan Ultra Mikro), Pegadaian dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya," ungkap Presiden.
Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan, menurut Presiden, juga dapat dilakukan beberapa kementerian seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan lainnya baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Pertanian.
Program jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah senilai Rp110 triliun yaitu pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat yang besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima; kedua program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per KPM.
Ketiga, adalah bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan yang sudah diluncurkan sejak 20 April 2020; Kempat adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.
Baca juga: Dinas Pertanian Karawang minta petani laksanakan percepatan tanam
Kelima, Kartu Pra-Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020; keenam adalah bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020.
Ketujuh berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020.
Baca juga: Asstafsus Wapres dorong petani Jabar gunakan teknologi tingkatkan produksi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020