Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memaksimalkan proses pengawasan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat agar kualitasnya terjamin dan layak konsumsi.
"Jadi sebelum didistribusikan ke masyarakat (sebagai bantuan bagi warga terdampak COVID-19), sudah bisa dipastikan kalau berasnya itu berkualitas baik," kata Dedi, dalam sambungan telepon dari Karawang, Minggu.
Dedi mengutarakan hal tersebut karena selama pandemi COVID-19 cukup banyak bantuan beras dari pemerintah yang mengandalkan cadangan beras Bulog.
Padahal, dari bantuan yang didistribusikan Kemensos melalui Bulog untuk sejumlah kabupaten di Jawa Barat ditemukan beras yang tidak layak konsumsi yaitu di Karawang dan Purwakarta.
Baca juga: DPRD Karawang temukan cadangan beras berkutu di gudang Bulog
"Beras bantuan yang didistribusikan ke masyarakat itu dibeli menggunakan uang negara. Pemerintah membeli beras itu ke Bulog, lalu beras itu disalurkan ke masyarakat," kata Dedi.
Untuk itu, ia mengharapkan ada proses pengawasan dari karung per karung untuk menjaga agar beras tersebut layak didistribusikan kepada masyarakat.
"Tujuannya untuk menjaga kualitas beras agar tetap sesuai ketentuan dan layak konsumsi. Jangan sampai masyarakat diributkan oleh kualitas beras yang akan mereka makan," katanya.
Baca juga: Bantuan sosial beras Kabupaten Bogor dibagikan secara bertahap
Mantan Bupati Purwakarta ini juga menyampaikan, dalam setiap pengadaan beras yang dilakukan, Bulog hendaknya tetap mengikuti prosedur ketat sesuai standar pengelolaan bahan pangan.
Menurut dia, pengawasan mutu beras hendaknya tidak hanya dilakukan saat beras masuk ke Bulog, karena perawatan sesuai standar juga harus dilakukan bagi beras yang sudah tersimpan di dalam gudang.
Pengetatan kualitas mutu ini dibutuhkan karena stok beras yang dikelola Bulog jumlahnya cukup banyak hingga mencapai jutaan ton dan potensi kerusakan itu sangat tinggi.
"Jika disimpan terlalu lama, beras berpotensi menurun kualitasnya," kata politisi Partai Golkar ini.
Baca juga: Bupati Bogor borong 18.000 ton beras Bulog untuk paket bansos
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Jadi sebelum didistribusikan ke masyarakat (sebagai bantuan bagi warga terdampak COVID-19), sudah bisa dipastikan kalau berasnya itu berkualitas baik," kata Dedi, dalam sambungan telepon dari Karawang, Minggu.
Dedi mengutarakan hal tersebut karena selama pandemi COVID-19 cukup banyak bantuan beras dari pemerintah yang mengandalkan cadangan beras Bulog.
Padahal, dari bantuan yang didistribusikan Kemensos melalui Bulog untuk sejumlah kabupaten di Jawa Barat ditemukan beras yang tidak layak konsumsi yaitu di Karawang dan Purwakarta.
Baca juga: DPRD Karawang temukan cadangan beras berkutu di gudang Bulog
"Beras bantuan yang didistribusikan ke masyarakat itu dibeli menggunakan uang negara. Pemerintah membeli beras itu ke Bulog, lalu beras itu disalurkan ke masyarakat," kata Dedi.
Untuk itu, ia mengharapkan ada proses pengawasan dari karung per karung untuk menjaga agar beras tersebut layak didistribusikan kepada masyarakat.
"Tujuannya untuk menjaga kualitas beras agar tetap sesuai ketentuan dan layak konsumsi. Jangan sampai masyarakat diributkan oleh kualitas beras yang akan mereka makan," katanya.
Baca juga: Bantuan sosial beras Kabupaten Bogor dibagikan secara bertahap
Mantan Bupati Purwakarta ini juga menyampaikan, dalam setiap pengadaan beras yang dilakukan, Bulog hendaknya tetap mengikuti prosedur ketat sesuai standar pengelolaan bahan pangan.
Menurut dia, pengawasan mutu beras hendaknya tidak hanya dilakukan saat beras masuk ke Bulog, karena perawatan sesuai standar juga harus dilakukan bagi beras yang sudah tersimpan di dalam gudang.
Pengetatan kualitas mutu ini dibutuhkan karena stok beras yang dikelola Bulog jumlahnya cukup banyak hingga mencapai jutaan ton dan potensi kerusakan itu sangat tinggi.
"Jika disimpan terlalu lama, beras berpotensi menurun kualitasnya," kata politisi Partai Golkar ini.
Baca juga: Bupati Bogor borong 18.000 ton beras Bulog untuk paket bansos
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020