Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dibutuhkan sebagai payung hukum mengatasi dampak pandemi COVID-19.
"PAN menyetujui Perppu tersebut dengan catatan yang perlu untuk kita lakukan," kata Zulkifli saat dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I DPP PAN melalui Video Conference, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan telah menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk masyarakat sebelum mengambil keputusan menyetujui Perppu tersebut.
Menurut dia, masyarakat yang terdampak langsung COVID-19 sudah tidak bisa menunggu lagi bantuan sosial, relaksasi UMKM, bantuan cicilan motor, dan bantuan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Sebelum Perppu ditandatangani, belum ada kementerian yang berani ambil keputusan untuk penanganan COVID-19, disamping dana memang belum tersedia," ujarnya.
Baca juga: Akademisi: Uji materi Perppu 1/2020 hanya ganggu konsentrasi pemerintah tangani Corona
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan kalau kita tidak setuju Perppu untuk disahkan menjadi UU, apakah kita akan membiarkan dalam keadaan genting ini masyarakat menunggu bantuan.
Menurut dia, PAN tidak mau egois pada masalah sosial yang timbul akibat dampak COVID-19 sehingga partainya setuju Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut.
"Kami mengutamakan kepentingan bangsa yang besar, karena itu kami menyetujui Perppu nomor 1 tahun 2020, Senin (4/5) malam sudah diputuskan (Badan Anggaran DPR RI)," katanya.
Dia menilai semua masyarakat menunggu bantuan pemerintah secepatnya sehingga diharapkan Perppu bisa disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (5/5).
Baca juga: Kepengurusan baru PAN masukkan nama dua anak Amien Rais, Dessy Ratnasari dan Denada
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"PAN menyetujui Perppu tersebut dengan catatan yang perlu untuk kita lakukan," kata Zulkifli saat dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I DPP PAN melalui Video Conference, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan telah menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk masyarakat sebelum mengambil keputusan menyetujui Perppu tersebut.
Menurut dia, masyarakat yang terdampak langsung COVID-19 sudah tidak bisa menunggu lagi bantuan sosial, relaksasi UMKM, bantuan cicilan motor, dan bantuan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Sebelum Perppu ditandatangani, belum ada kementerian yang berani ambil keputusan untuk penanganan COVID-19, disamping dana memang belum tersedia," ujarnya.
Baca juga: Akademisi: Uji materi Perppu 1/2020 hanya ganggu konsentrasi pemerintah tangani Corona
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan kalau kita tidak setuju Perppu untuk disahkan menjadi UU, apakah kita akan membiarkan dalam keadaan genting ini masyarakat menunggu bantuan.
Menurut dia, PAN tidak mau egois pada masalah sosial yang timbul akibat dampak COVID-19 sehingga partainya setuju Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut.
"Kami mengutamakan kepentingan bangsa yang besar, karena itu kami menyetujui Perppu nomor 1 tahun 2020, Senin (4/5) malam sudah diputuskan (Badan Anggaran DPR RI)," katanya.
Dia menilai semua masyarakat menunggu bantuan pemerintah secepatnya sehingga diharapkan Perppu bisa disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (5/5).
Baca juga: Kepengurusan baru PAN masukkan nama dua anak Amien Rais, Dessy Ratnasari dan Denada
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020