Anggota Komisi VIII DPR RI H Nurhasan Zaidi, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan percepatan pencairan dana bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako di tengah kondisi wabah virus corona jenis baru atau COVID-19 yang sangat berdampak pada masyarakat kurang mampu.
"Percepat pencairan dana bansos untuk warga terdampak corona atau COVID-19," kata kata Nurhasan dalam siaran persnya, Rabu.
Dia mengatakan wabah COVID-19 saat ini menimbulkan dampak sosial ekonomi yang mulai, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, pekerja harian dan kalangan yang bekerja di sektor informal apalagi dengan kampanye social distancing dan anjuran tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebarannya.
Baca juga: Penambahan bansos pangan diharapkan dongkrak daya beli warga miskin
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini menegaskan bahwa fokus kerja Komisi VIII DPR RI yang membidangi sosial, agama, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa sidang ini adalah membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 dan mengantisipasi dampak sosialnya.
“Untuk itu kita mendesak Kementerian Sosial untuk segera mengajukan skema program dampak sosial dari COVID-19 ini. Kita juga minta pencairan program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako dipercepat. Tadi Komisi VII DPR RI juga sepakat mendesak pemerintah agar dibuat program seperti BLT bagi mereka yang terdampak," kata dia.
Baca juga: Mensos : Tambahan bansos dari pusat bisa langsung digunakan
Dia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan maraton rapat pekan ini dengan seluruh mitra kementerian dan lembaga dan fokus pihaknya adalah percepatan penanganan COVID-19, apalagi ketua gugusnya adalah BNPB, sebagai mitranya.
"Kami akan sisir anggaran kementerian untuk direalokasikan terutama membantu ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, masker, dan alat medis lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan warga yang positif COVID-19," kata dia.
Baca juga: Pemprov-Polda Jabar dorong penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Percepat pencairan dana bansos untuk warga terdampak corona atau COVID-19," kata kata Nurhasan dalam siaran persnya, Rabu.
Dia mengatakan wabah COVID-19 saat ini menimbulkan dampak sosial ekonomi yang mulai, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, pekerja harian dan kalangan yang bekerja di sektor informal apalagi dengan kampanye social distancing dan anjuran tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebarannya.
Baca juga: Penambahan bansos pangan diharapkan dongkrak daya beli warga miskin
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini menegaskan bahwa fokus kerja Komisi VIII DPR RI yang membidangi sosial, agama, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa sidang ini adalah membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 dan mengantisipasi dampak sosialnya.
“Untuk itu kita mendesak Kementerian Sosial untuk segera mengajukan skema program dampak sosial dari COVID-19 ini. Kita juga minta pencairan program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako dipercepat. Tadi Komisi VII DPR RI juga sepakat mendesak pemerintah agar dibuat program seperti BLT bagi mereka yang terdampak," kata dia.
Baca juga: Mensos : Tambahan bansos dari pusat bisa langsung digunakan
Dia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan maraton rapat pekan ini dengan seluruh mitra kementerian dan lembaga dan fokus pihaknya adalah percepatan penanganan COVID-19, apalagi ketua gugusnya adalah BNPB, sebagai mitranya.
"Kami akan sisir anggaran kementerian untuk direalokasikan terutama membantu ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, masker, dan alat medis lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan warga yang positif COVID-19," kata dia.
Baca juga: Pemprov-Polda Jabar dorong penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020