Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera menandatangani surat presiden (supres) terkait dengan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Secepatnya, begitu sampai di meja saya, saya tandatangani," kata Jokowi usai menghadiri acara Gerakan Bersama Eliminasi Menuju Eliminasi TBC di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, Rabu.
Menurutnya draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih perlu penyempurnaan. Sehingga supres terkait hal tersebut, menurutnya belum ditandatangani.
"Yang Omnibus Cipta Lapangan Pekerjaan masih perlu penyempurnaan, supresnya belum saya tandatangani," kata Presiden.
Sementara ini, ia mengaku baru menandatangani satu supres terkait dengan Omnibus Perpajakan. Namun ketika draf Omnibus Cipta Lapangan Kerja sempurna, dia mengaku akan menunda-nunda penandatanganannya.
"Yang satu sudah, yang satu belum, Omnibus Law Perpajakan sudah saya tandatangani," kata Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya menuntaskan naskah RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat. Omnibus law tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-undang.
Omnibus law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam omnibus law tersebut yaitu klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
Baca juga: Muhammadiyah tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Secepatnya, begitu sampai di meja saya, saya tandatangani," kata Jokowi usai menghadiri acara Gerakan Bersama Eliminasi Menuju Eliminasi TBC di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, Rabu.
Menurutnya draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih perlu penyempurnaan. Sehingga supres terkait hal tersebut, menurutnya belum ditandatangani.
"Yang Omnibus Cipta Lapangan Pekerjaan masih perlu penyempurnaan, supresnya belum saya tandatangani," kata Presiden.
Sementara ini, ia mengaku baru menandatangani satu supres terkait dengan Omnibus Perpajakan. Namun ketika draf Omnibus Cipta Lapangan Kerja sempurna, dia mengaku akan menunda-nunda penandatanganannya.
"Yang satu sudah, yang satu belum, Omnibus Law Perpajakan sudah saya tandatangani," kata Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya menuntaskan naskah RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat. Omnibus law tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-undang.
Omnibus law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam omnibus law tersebut yaitu klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
Baca juga: Muhammadiyah tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020