Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai putusan terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam kategori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap.
"Putusan ini mudah-mudahan memperjelas di ruang publik bahwa yang terbukti dalam perkara Rommy adalah tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam kategori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap," kata Arsul di Jakarta, Selasa.
Dalam vonis tersebut, kata dia, Rommy tidak dihukum atas dasar Pasal 12 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 yang mengatur perbuatan suap yang menjadi dakwaan primer.
Namun, lanjut Arsul, Rommy dihukum karena melanggar Pasal 11 UU No. 20/2001 yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi.
"Jadi, kesalahan Rommy berdasarkan putusan Pengadilan adalah menerima gratifikasi berupa uang, kemudian tidak menyerahkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut," ujarnya.
Menurut Arsul, kalau Rommy dianggap terbukti menerima suap, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tentu akan memvonis Rommy atas dasar Pasal 12 (b), bukan Pasal 11 UU No. 20/2001.
Pasal yang digunakan hakim dalam vonisnya, kata Arsul, sama dengan yang dituntut JPU KPK dalam surat tuntutannya.
"Bagi kami di PPP, meski bersedih atas vonis tersebut, ada sedikit kelegaan karena ini lebih merupakan perkara gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari daripada soal suap yang digembar-gemborkan di ruang publik dan media," ujarnya.
Baca juga: Romahurmuziy diperiksa KPK
Baca juga: Hakim perintahkan KPK harus kembalikan uang disita di ruang kerja Lukman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Putusan ini mudah-mudahan memperjelas di ruang publik bahwa yang terbukti dalam perkara Rommy adalah tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam kategori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap," kata Arsul di Jakarta, Selasa.
Dalam vonis tersebut, kata dia, Rommy tidak dihukum atas dasar Pasal 12 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 yang mengatur perbuatan suap yang menjadi dakwaan primer.
Namun, lanjut Arsul, Rommy dihukum karena melanggar Pasal 11 UU No. 20/2001 yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi.
"Jadi, kesalahan Rommy berdasarkan putusan Pengadilan adalah menerima gratifikasi berupa uang, kemudian tidak menyerahkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut," ujarnya.
Menurut Arsul, kalau Rommy dianggap terbukti menerima suap, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tentu akan memvonis Rommy atas dasar Pasal 12 (b), bukan Pasal 11 UU No. 20/2001.
Pasal yang digunakan hakim dalam vonisnya, kata Arsul, sama dengan yang dituntut JPU KPK dalam surat tuntutannya.
"Bagi kami di PPP, meski bersedih atas vonis tersebut, ada sedikit kelegaan karena ini lebih merupakan perkara gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari daripada soal suap yang digembar-gemborkan di ruang publik dan media," ujarnya.
Baca juga: Romahurmuziy diperiksa KPK
Baca juga: Hakim perintahkan KPK harus kembalikan uang disita di ruang kerja Lukman Hakim
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020