Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi China untuk mempengaruhi ormas Islam di Indonesia agar melunak atas persoalan kemanusiaan Etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia," kata Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Muhammadiyah, kata dia, mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya.
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi mengatakan pihaknya tidak menerima suap dalam bentuk apapun dari pemerintah China.
Dia mengatakan dalam kunjungan Muhammadiyah, NU dan MUI ke Xinjiang pada Februari 2019 menemukan sejumlah kejanggalan soal kondisi beragama di kawasan yang mayoritas dihuni Etnis Uighur.
Muhyiddin mengatakan delegasi ormas meminta diantar otoritas China ke masjid untuk Shalat Subuh, tetapi tidak dipenuhi dengan alasan tempat ibadah yang jauh dan cuaca dingin.
"Tapi apapun permintaan dari tamu harusnya diberi oleh 'shohibul bait' atau tuan rumah," kata dia.
Kemudian, kata dia, ada kejanggalan logo kiblat di tempat penginapan delegasi ormas yang nampak baru dipasang. Sejumlah informasi itu menjadi penanda awal bahwa China memang tidak mengakomodasi praktik agama secara terbuka.
"Kami juga tidak melihat perempuan di Xinjiang mengenakan hijab meski di sana Islam adalah mayoritas. Mengenakan hijab di ruang terbuka dianggap radikal. Perempuan boleh mengenakan hijab di ruang tertutup," kata dia.
Baca juga: Muhammadiyah: Etnis Uighur sulit ekspresikan agamanya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia," kata Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Muhammadiyah, kata dia, mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya.
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi mengatakan pihaknya tidak menerima suap dalam bentuk apapun dari pemerintah China.
Dia mengatakan dalam kunjungan Muhammadiyah, NU dan MUI ke Xinjiang pada Februari 2019 menemukan sejumlah kejanggalan soal kondisi beragama di kawasan yang mayoritas dihuni Etnis Uighur.
Muhyiddin mengatakan delegasi ormas meminta diantar otoritas China ke masjid untuk Shalat Subuh, tetapi tidak dipenuhi dengan alasan tempat ibadah yang jauh dan cuaca dingin.
"Tapi apapun permintaan dari tamu harusnya diberi oleh 'shohibul bait' atau tuan rumah," kata dia.
Kemudian, kata dia, ada kejanggalan logo kiblat di tempat penginapan delegasi ormas yang nampak baru dipasang. Sejumlah informasi itu menjadi penanda awal bahwa China memang tidak mengakomodasi praktik agama secara terbuka.
"Kami juga tidak melihat perempuan di Xinjiang mengenakan hijab meski di sana Islam adalah mayoritas. Mengenakan hijab di ruang terbuka dianggap radikal. Perempuan boleh mengenakan hijab di ruang tertutup," kata dia.
Baca juga: Muhammadiyah: Etnis Uighur sulit ekspresikan agamanya
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019