Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyatakan tahun 2019 adalah tahun tersulit yang harus dihadapi oleh pihaknya sebagai salah satu bisnis properti, khususnya untuk pelaku usaha rumah subsidi.
"Selama saya bergelut di dunia properti kurang lebih 24 tahun, 2019 adalah tahun tersulit yang kami hadapi," kata Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja seusai membuka Musda I dan Pelantikan DPD Himperra Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu.
Endang menjelaskan tahun 2019 disebut sebagai tahun tersulit atau terberat karena beberapa sebab pertama anggaran untuk rumah subsisi kurang dan mekanisme APBN Perubahan Tahun 2019 memang tidak ada karena efek dari pelaksanaan Pemilu 2019.
"Alokasi subsidi perumahan rakyat tahun ini terbatas sehingga semua (pihak terkait bisnis properti) termasuk kami kehabisan bahar bakar untuk anggaran rumah subsidi," kata dia.
Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, kata Endang, Himperra, tetap optimistis bisa melalui tahun ini dengan baik terlebih ada cadangan program dari pemerintah yakni dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.
"Itu (Program BP2BT) tersedia 14 unit (rumah), tapi diujicobakan dulu 500 unit dan itu harus terserap di bulan ini," kata dia.
Menurut dia, pemerintah mempermudah warga untuk bisa memiliki rumah subsisi melalui Program BP2BT seperti terkait sertifikat laik fungsi (SLF), uang muka dan masa tabungan.
"Itu semua dipermudah, masa tabungannya dari enam menjadi tiga bulan, SLF dikembalikan sama dengan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan uang muka diturunkan jadi satu persen," kata dia.
"Sehingga bantuan uang muka yang Rp4 juta itu bisa dibuang atau dipindahkan ke KPR. Ita juga sangat memudahkan. Tapi kita masih menunggu SK atau Permen-nya yang dijanjikan minggu-minggu ini," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh anggota Himperra bisa masuk atau terlibat dalam Program BP2BT dibandingkan menunggu program lain.
"Biar saja kita programkan BP2BT kalau FLPP nanti turun kita mudah migrasinya dan ini akan membantu realisasi Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Selama saya bergelut di dunia properti kurang lebih 24 tahun, 2019 adalah tahun tersulit yang kami hadapi," kata Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja seusai membuka Musda I dan Pelantikan DPD Himperra Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu.
Endang menjelaskan tahun 2019 disebut sebagai tahun tersulit atau terberat karena beberapa sebab pertama anggaran untuk rumah subsisi kurang dan mekanisme APBN Perubahan Tahun 2019 memang tidak ada karena efek dari pelaksanaan Pemilu 2019.
"Alokasi subsidi perumahan rakyat tahun ini terbatas sehingga semua (pihak terkait bisnis properti) termasuk kami kehabisan bahar bakar untuk anggaran rumah subsidi," kata dia.
Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, kata Endang, Himperra, tetap optimistis bisa melalui tahun ini dengan baik terlebih ada cadangan program dari pemerintah yakni dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.
"Itu (Program BP2BT) tersedia 14 unit (rumah), tapi diujicobakan dulu 500 unit dan itu harus terserap di bulan ini," kata dia.
Menurut dia, pemerintah mempermudah warga untuk bisa memiliki rumah subsisi melalui Program BP2BT seperti terkait sertifikat laik fungsi (SLF), uang muka dan masa tabungan.
"Itu semua dipermudah, masa tabungannya dari enam menjadi tiga bulan, SLF dikembalikan sama dengan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan uang muka diturunkan jadi satu persen," kata dia.
"Sehingga bantuan uang muka yang Rp4 juta itu bisa dibuang atau dipindahkan ke KPR. Ita juga sangat memudahkan. Tapi kita masih menunggu SK atau Permen-nya yang dijanjikan minggu-minggu ini," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh anggota Himperra bisa masuk atau terlibat dalam Program BP2BT dibandingkan menunggu program lain.
"Biar saja kita programkan BP2BT kalau FLPP nanti turun kita mudah migrasinya dan ini akan membantu realisasi Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019