Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang sejumlah organisasi media untuk membahas komunikasi publik di Tanah Air.
"Minta sumbang saran apa saja yang seharusnya dilakukan ini. Tadi beberapa usulan misalnya kenapa tidak membentuk semacam lembaga yang otoritatif, semacam media center, yang bicara benar-benar," kata Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, ditemui di halaman Gedung Bina Graha, Jakarta pada Jumat.
Menurut Ahmad, lembaga itu dapat berfungsi sebagai rujukan yang dapat dikutip sebagai informasi resmi yang terpercaya baik di tingkat nasional hingga global.
Diseminasi (penyebaran) informasi dapat melalui lembaga itu sehingga satu pintu dan tidak bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
"Ini rasanya perlu segera untuk dibentuk. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Biar tidak tumpang tindih, tidak saling silang," ujar Ahmad.
Dia menambahkan tokoh-tokoh yang mendiseminasikan informasi di lembaga itu nantinya diharapkan tokoh yang memiliki otoritas untuk memberi pernyataan.
Tokoh tersebut dapat ditanya mengenai informasi fakta atas suatu isu.
"Dengan demikian kan lebih fair, masyarakat mendapat informasi seperti seharusnya," ujar Ahmad. Dia menjelaskan lembaga itu tidak dapat menyensor keterangan atau informasi yang faktual.
Hal itu juga dinilai dapat menjadi wadah verifikasi kabar bohong maupun hoaks yang disebar melalui media sosial.
Sejumlah perwakilan organisasi media dan pejabat yang hadir antara lain dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Deputi V bidang Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, juga turut dalam rapat yang mengangkat tema "Strategi Penanganan Komunikasi Publik Papua".
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Minta sumbang saran apa saja yang seharusnya dilakukan ini. Tadi beberapa usulan misalnya kenapa tidak membentuk semacam lembaga yang otoritatif, semacam media center, yang bicara benar-benar," kata Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, ditemui di halaman Gedung Bina Graha, Jakarta pada Jumat.
Menurut Ahmad, lembaga itu dapat berfungsi sebagai rujukan yang dapat dikutip sebagai informasi resmi yang terpercaya baik di tingkat nasional hingga global.
Diseminasi (penyebaran) informasi dapat melalui lembaga itu sehingga satu pintu dan tidak bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
"Ini rasanya perlu segera untuk dibentuk. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Biar tidak tumpang tindih, tidak saling silang," ujar Ahmad.
Dia menambahkan tokoh-tokoh yang mendiseminasikan informasi di lembaga itu nantinya diharapkan tokoh yang memiliki otoritas untuk memberi pernyataan.
Tokoh tersebut dapat ditanya mengenai informasi fakta atas suatu isu.
"Dengan demikian kan lebih fair, masyarakat mendapat informasi seperti seharusnya," ujar Ahmad. Dia menjelaskan lembaga itu tidak dapat menyensor keterangan atau informasi yang faktual.
Hal itu juga dinilai dapat menjadi wadah verifikasi kabar bohong maupun hoaks yang disebar melalui media sosial.
Sejumlah perwakilan organisasi media dan pejabat yang hadir antara lain dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Deputi V bidang Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, juga turut dalam rapat yang mengangkat tema "Strategi Penanganan Komunikasi Publik Papua".
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019