Gubernur Jawa Barat (Jabar) dua periode 2008-2013 dan 2013-2018 Ahmad Heryawan atau Aher menyatakan tidak mempermasalahkan rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya.
"Kalau kemudian pada pemikiran harus ada kawasan baru untuk memecah kepadatan penduduk dan pemerataan ekonomi dan cakupan ruang lingkup ekonomi itu disertai dengan pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar saya kira itu enggak ada masalah ," kata Aher, ketika dimintai tanggapan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya, Jumat.
Politisi PKS ini mengatakan jika rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut dimaksudkan untuk menghadirikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maka hal tersebut merupakan rencana yang baik.
Selain itu, lanjut Aher, saat ini secara demografis kepadatan penduduk di Kota Bandung sudah sangat padat karena perancang Kota Kembang saat itu memproyeksikan wilayah ini dihuni oleh penduduk antara 750 ribu hingga satu juta jiwa.
"Nah sekarang kalau tidak salah jumlah penduduk Kota Bandung itu sudah mencapai 2,5 juta jiwa penduduk. Ini sudah melampaui kapasitasnya kan," kata dia.
Oleh karena itu, kata Aher, jika melihat aspek-aspek tersebut maka diperlukan pemecahan kepadatan penduduk dan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan ekonomi serta pembangunan maka perlu dibuat kawasan baru atau ibu kota provinsi baru.
"Jadi masalahnya di situ, Bandung sudah sangat padat dan kemudian perlu ada pemecahan ekonomi dan pembangunan dan untuk memecah dua hal itu bisa dilakukan dengan pembangunan kawasan baru," kata dia.
Selain muncul rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kini Jawa Barat juga sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke tempat lain.
Kajian tersebut, kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," Gubernur Emil seusai menghadiri penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jabar dengan PT Astra Internasional di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, kemarin.
Menurut dia, di dalam revisi tersebut termasuk persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Jabar dalam waktu tak terlalu lama.
"(Lokasi pemindahan ibu kota Provinsi Jabar) Itu ada di Tegalluar, Walini atau Segi Tiga Rebana juga, karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata dia.
Baca juga: Jawa Barat sedang kaji pemindahan ibu kota provinsi
Baca juga: Ridwan Kamil: Pemprov bahas pemindahkan Ibu Kota Provinsi Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kalau kemudian pada pemikiran harus ada kawasan baru untuk memecah kepadatan penduduk dan pemerataan ekonomi dan cakupan ruang lingkup ekonomi itu disertai dengan pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar saya kira itu enggak ada masalah ," kata Aher, ketika dimintai tanggapan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya, Jumat.
Politisi PKS ini mengatakan jika rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut dimaksudkan untuk menghadirikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maka hal tersebut merupakan rencana yang baik.
Selain itu, lanjut Aher, saat ini secara demografis kepadatan penduduk di Kota Bandung sudah sangat padat karena perancang Kota Kembang saat itu memproyeksikan wilayah ini dihuni oleh penduduk antara 750 ribu hingga satu juta jiwa.
"Nah sekarang kalau tidak salah jumlah penduduk Kota Bandung itu sudah mencapai 2,5 juta jiwa penduduk. Ini sudah melampaui kapasitasnya kan," kata dia.
Oleh karena itu, kata Aher, jika melihat aspek-aspek tersebut maka diperlukan pemecahan kepadatan penduduk dan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan ekonomi serta pembangunan maka perlu dibuat kawasan baru atau ibu kota provinsi baru.
"Jadi masalahnya di situ, Bandung sudah sangat padat dan kemudian perlu ada pemecahan ekonomi dan pembangunan dan untuk memecah dua hal itu bisa dilakukan dengan pembangunan kawasan baru," kata dia.
Selain muncul rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kini Jawa Barat juga sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke tempat lain.
Kajian tersebut, kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," Gubernur Emil seusai menghadiri penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jabar dengan PT Astra Internasional di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, kemarin.
Menurut dia, di dalam revisi tersebut termasuk persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Jabar dalam waktu tak terlalu lama.
"(Lokasi pemindahan ibu kota Provinsi Jabar) Itu ada di Tegalluar, Walini atau Segi Tiga Rebana juga, karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata dia.
Baca juga: Jawa Barat sedang kaji pemindahan ibu kota provinsi
Baca juga: Ridwan Kamil: Pemprov bahas pemindahkan Ibu Kota Provinsi Jabar
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019