Legislator Jabar gelar pengawasan program pemerintah di Garut

Garut (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daerah Pemilihan Kabupaten Garut Aten Munajat menggelar pertemuan dengan sejumlah masyarakat dalam rangka pengawasan program pemerintah memastikan programnya berjalan dengan baik, dan dirasakan masyarakat di Garut.

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat hadir sebagai pengemban tanggung jawab rakyat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan tepat sasaran, adil, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," kata Aten Munajat di Garut, Selasa.

Ia menuturkan, anggota legislatif Provinsi Jabar aktif turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan program pemerintah sudah terlaksana dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Salah satunya, kata dia, pengawasan aktif dilakukan di wilayah Kabupaten Garut sesuai dengan daerah pemilihan anggota legislatif dengan menemui langsung masyarakat untuk menanyakan, dan berdiskusi, maupun menerima aspirasi dari masyarakat tentang harapan kepada pemerintah.

"Melalui kegiatan pengawasan pemerintahan, DPRD Provinsi Jawa Barat terus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Sosialisasi menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan arah kebijakan agar tidak ada yang tertinggal dalam arus pembangunan," katanya.

Ia mengatakan, kesejahteraan sosial tidak lahir dari sekadar program, tetapi dari kepedulian, kebersamaan, dan komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Adanya pertemuan dengan masyarakat membahas program pemerintah, kata dia, menjadi langkah penting untuk bersinergi membangun komunikasi, memperkuat kepercayaan, serta memastikan setiap langkah kebijakan berpihak kepada rakyat.

"DPRD Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk hadir, mendengar, dan mengawal demi terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat," katanya.

Ia menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut di antaranya membahas berbagai persoalan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga perlindungan bagi kelompok rentan.

"Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat," katanya.