Pemkot Cirebon Segera Terapkan E-Goverment

Antarajabar,com - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, segera menerapkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi atau e-goverment, untuk itu dilakukan kerja sama dengan sejumlah daerah di Jabar dalam penerapan pelayanan tersebut.
       
"Kami melakukan kerja sama dengan sejumlah daerah di Jawa Barat untuk menyukseskan penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, salah satunya dengan Kota Bandung yang telah lebih dahulu menerapkannya," kata Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Iing Daiman di Cirebon, Selasa.
       
Iing menuturkan dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mengirimkan tim ke Bogor untuk diberikan pembekalan.
       
Ada beberapa teknologi yang akan digunakan dalam pelayanam publik seperti mewujudkan program smart city, dimana pihaknya akan mengintegrasikan beberapa item yang sudah dilakukan sejumlah lembaga daerah yang telah ada.
       
Di antaranya kata Iing, Area Traffic Control System (ATCS) yang dibangun Dishub Kota Cirebon, dimana item tersebut akan diterapkan dalam display di daskboard yang dimiliki Kota Cirebon tentang traffic yang sudah dibangun.
       
"Di Kota Cirebon sudah ada delapan titik ATCS, konsepnya itu saat lalulintas mengalami kemacetan, secara otomatis lampu hijau akan diperlambat," tuturnya.
       
Selain itu pihaknya juga telah melakukan terobosan baru yakni, meluncurkan aplikasi tentang informasi pajak Kota Cirebon dan aplikasi tersebut sudah bisa diunduh di playstore.
       
"Ini hasil kerja sama dengan BKD Kota Cirebon, secara terbuka masyarakat bisa mengakses informasi pajak di Kota Cirebon sebab melalui aplikasi tersebut masyarakat tahu besaran target dan pendapatan pajak," ujarnya.
       
Ia mengakui saat ini memang baru informasi seputar pajak saja, namun pihaknya berjanji akan terus melengkapi dan menambahkan informasi pemerintahan di aplikasi tersebut.
       
Sehingga lanjut Iing, kedepan masyarakat bisa mengakses berbagai informasi melalui perangkat telepon pintarnya.
       
"Minimalnya tentang pajak terlebih dahulu, kemudian menyusul informasi lainnya saat ini sedang disusun informasi tentang kepegawaian, persoalan kependudukan dan lainnya," tambahnya.