"Sosialisasi JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kurang maksimal. Sehingga banyak warga yang belum tahu prosedur keikutsertaan JKN," kata Sukmana, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu.
Ia menilai pelaksanaan JKN yang dimulai sejak 1 Januari 2014 masih belum optimal.
"Berbagai kendala seperti kendala teknis masih terlihat dalam pelaksanaan JKN," ujarnya.
Dikatakan dia, berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, banyak warga yang kurang mampu, yang sebelumnya terdaftar di Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sehingga banyak warga yang tidak tahu mekanisme JKN.
Semua permasalahan tersebut, kata dia, dikarenakan persiapan teknis pelaksanaan JKN belum optimal.
"Misalnya dari sisi pendaftaran misalnya, banyak warga yang belum terdaftar, padahal sebelumnya mereka terdaftar Jamkesda," kata Sukmana.
Oleh karena itu, pihaknya berharap seluruh warga Jawa Barat, khususnya yang kurang mampu bisa segera terlayani JKN, terlebih pemerintah mampu membayar premi JKN seluruh warga tidak mampu di Jabar.
"Jadi anggarannya kan dibagi-bagi, ada dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," kata dia
Selain itu, ia juga berharap rumah sakit yang terintegrasi dengan BPJS JKN bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
"Seperti memberikan pelayanan yang ramah, saya juga berharap fasilitas rumah sakit terus dilengkapi. Ini semua demi pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.