"Kami dari DPRD Jabar menyambut baik rencana tersebut tapi berdasarkan rapat terakhir dalam rangka evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011, program Wajar Dikdas 12 tahun itu baru sebatas mimpi," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin di Kota Bandung, Kamis.
Menurut dia, pada rapat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyudin Zarkasih, juga memberi paparan soal program kegiatan, anggaran, dan perencanaan di tahun 2013 dan ternyata tidak ada program wajar dikdas 12 tahun yang diutarakan oleh Gubernur Jabar pada minggu lalu di Purwakarta.
"Jadinya, kami menilai jangan-jangan kebohongan publik lagi nih. Waktu saya tanya Kadisdik, kenapa tidak ada, beliau jawabnya simple. Agak berat direalisasikan. Ini artinya, program tersebut baru sebatas mimpi doang," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Didin, Komisi E DPRD Jabar merasa kecewa dengan fakta tersebut karena sebelumnya pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi rencana program wajar dikdas 12 tahun tersebut.
"Di saat gubernur ungkapkan program itu, tentunya kami sambut baik karena sekolah gratis yang dibutuhkan warga tidak hanya tingkat SD dan SMP. SMA pun butuh. Program itu terobosan bagus namun ternyata masih di awang-awang," kata Didin.
Selain itu, pihaknya juga mempersoalkan penjelasan Kadisdik Jabar tentang ketidaksanggupan merealisasi program tersebut karena kadisdik tidak bisa memberi paparan detail.
"Dan jika tidak sanggup, kenapa? Apakah keterbatasan anggaran? Kan sudah 20 persen. Ini kan aneh. Mestinya, kalau Disdik tidak sanggup, beri penjelasan kepada gubernur sehingga tidak terjadi missed seperti ini," katanya.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat Jabar ini juga tidak habis pikir bisa terjadi miskoordinasi antara pernyataan Gubernur dan Disdik Jabar karena semestinya rencana gubernur itu direspon Disdik Jabar seperti ketika gubernur mengeluarkan pernyataan sudah ada dalam dokumen perencanaan.
"Ya minimal di Bappeda. Nah, ini tidak. Statement dulu ke publik, eh ternyata malah tidak ada dalam dokumen perencanaan. Jujur, kami kecewa berat karena statement gubernur itu tidak bisa terealisasi. Sama saja memberi angin surga. Jauh dari kenyataan," kata Didin.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.