"'Load factor' angkutan bus AKDP di bawah 40 persen, itu jelas sudah dibawah batas keekonomian dalam bisnis angkutan. Dalam beberapa tahun ke depan mungkin bisa lenyap," kata Ketua Organda Jawa Barat Aldo F Wiyana di Bandung, Senin.
Kelesuan angkutan bus, khususnya AKDP menurut Aldo sudah berlangsung sejak sepuluh tahun berakhir. Hal itu ditandai dengan tidak adanya perusahaan otobus (PO) yang baru, sebaliknya yang bangkrut terus berguguran.
"Sejak tahun 2000 tidak ada lagi perusahaan angkutan bus yang berdiri, khususnya untuk jalur trayek. Yang terjadi malah satu per satu berguguran akibat tidak kuat bersaing karena jumlah penumpang sangat buruk," kata Aldo.
Namun demikian, para pengusaha angkutan bus saat ini masih bisa bernafas dengan jumlah penumpang untuk bus antarkota antarprovinsi, baik kelas ekonomi maupun eksekutif yang cenderung stabil.
Meski demikian, kecenderungan penurunan terjadi meski tidak sedrastis penurunan jumlah penumpang angkutan bus AKDP yang hampir dipastikan semuanya merugi.
"Meski AKAP masih mending dan bisa menolong kelanjutan perusahaan, namun kecenderunganya juga menurun. Untuk kondisi saat ini sangat sulit bagi pengusaha bus melakukan peremajaan armada," kata Aldo.
Bahkan sistem kanibal, yakni dengan memanfaatkan bus-bus 'lawas' untuk mendukung suku cadang bus baru terus terjadi sehingga jumlah armada tidak mengalami penambahan.
"Perusahaan saya PO Bhineka sejak 2000 hingga 2011 ini jumlah armadanya tetap 200. Untuk mempertahankan jumlah armada yang eksis saja sangat sulit, apalagi melakukan penambahan dengan armada baru," katanya.
Lebih lanjut, pengusaha bus asal Cirebon Jawa Barat itu menyebutkan, salah satu faktor penyebab penurunan jumlah penumpang adalah meningkatnya kepemilikan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Bahkan kepemilikan sepeda motor menjadikan jumlah penumpang AKDP menjadi sangat tidak menguntungkan bagi PO.
"Pasar AKDP jelas sangat turun drastis, masyarakat yang bepergian jarak dekat banyak pakai sepeda motor atau pakai kendaraan sendiri. Penurunan 'load factor' setiap tahunnya 10-15 persen," katanya.
Selain itu juga maraknya angkutan 'bodong' atau tanpa trayek yang melayani rute-rute yang biasa dilayani oleh angkutan bus. Dengan ongkos yang murah, angkutan bodong tersebut mengambil penumpang yang selama ini menggunakan angkutan bus.
"Penindakan angkutan bodong itu sangat lemah, kecenderungan angkutan bodong itu meningkat di setiap jalur. Organda berharap ada ketegasan dari aparat di jalan raya untuk menghentikan operasional angkutan bodong, sulit memang tapi perlu dilakukan," kata Aldo.
Selain itu, ia berharap pemerintah juga melakukan rasionalisai terkait pemberlakuan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk angkutan bus ekonomi.
Selama ini bila ada bus yang mengenakan tarif melebihi tarif batas atas diberi sanksi, sedangkan yang melakukan penurunan harga di bawah tarif batas bawah tidak diperhatikan.
"Di beberapa jalur penetapan tarif sudah tidak sehat. Contohnya jalur Cirebon - Merak banyak yang menerapkan tarif Rp20.000, padahal idealnya Rp40.000. Hal itu dilakukan karena persaingan sudah tidak sehat untuk menarik penumpang," kata Ketua Organda Jabar itu menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.