ANTARAJAWABARAT.com, 25/ - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan semangat Konferensi Asia-Afrika bisa dirasakan oleh para raja dan sultan yang mengikuti Silahturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Nusantara ke-II, di Gedung Merdeka Jalan Asia-Afrika Kota Bandung.

"Saat ini kita sedang berada di dalam gedung bersejarah bagi bangsa Asia-Afrika yakni atau di tempat pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika yang menggambarkan anti kolonialisme dan terbangunnya komitmen antara negara Asia dan Afrika. Dalam kaitan tersebut, ini bisa jadi semangat dalam pelaksanaan Silatnas kedua ini," kata Ahmad Heryawan, dalam sambutannya pada acara Silahturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Nusantara ke-II, di Gedung Merdeka Bandung, Sabtu.

Heryawan mengaku bangga karena Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung menjadi tuan rumah pelaksanaan Silatnas Raja dan Sultan Nusantara yang kedua kalinya ini.

"Tentunya sebuah kehormatan tersendiri bagi Kota Bandung selaku Ibu Kota Jawa Barat bisa menjadi tuan rumah Silatnas ini," kata Heryawan.

Menurutnya, momentum Silatnas Raja dan Sultan Nusantara ke-II ini juga menjadi ajang promosi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, khususnya bagi para raja dan sultan yang ada di Indonesia.

"Bagi para Raja dan Sultan silakan menikmati keindahan Kota Bandung," ujar Heryawan.

Sementara itu, Sekjen Silatnas ke-2 Raja Samu-samu VI Benny Ahcmad Samu-samu menambahkan bahwa pelaksanaan Silatnas ke-2 ini merupakan tindak lanjut dari Silatnas I yang digelar di Jakarta 2009 lalu.

Menurutnya, pada Silatnas pertama telah merekomendasikan lima point penting yang ditujukan kepada pemerintah namun hingga saat ini ke-lima poin tersebut belum terealisasi maksimal.

Dikatakannya, lima rekomendasi pada silatnas pertama adalah mengembalikan pelajaran sejarah kerajaan dan kesultnan dalama kurikulum pendidikan, rekomendasi kedua meminta pemerintah untuk mengembalikan identitas raja dan sultan yang selama ini terkesan di marginalkan.

Kemudian rekomendasi ketiga, meminta kepada pemerintah agar sultan dan raja dilibatkan secara langsung dalam pengesahan undang-undang adat.

"Kenyataannya, soal ini secara formal kami tidak dilibatkan. Namun, upaya-upaya aspirasi dan inisiatif terus kami lakukan baik melalui anggota DPD maupun DPR-RI dalam memberikan gagasan-gagasan," katanya.

Rekomendasi keempat, meminta pemerintah agar melakukan pemberdayaan ekonomi secara langsung dari pemerintah untuk sultan dan raja serta masyarakat dilingkungan keraton.

Dan rekomendasi kelima ialah adalah meminta pemerintah pusat hingga daerah agar menjadi mitra kerja para raja dan sultan se Indonesia.


Editor : Sapto HP

COPYRIGHT © ANTARA 2026