Hanya Presiden yang tahu ada tidak perombakan kabinet, kata Fadjroel

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, menegaskan hanya Presiden Joko Widodo yang mengetahui ada atau tidak ada perombakan kabinet dalam waktu-waktu mendatang di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ada perombakan kabinet atau tidak, itu hanya berada di tangan Presiden Joko Widodo karena itu adalah hak prerogatif beliau," ujar dia, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan, kalaupun banyak informasi yang beredar di luar tentang perombakan kabinet, maka hal itu diserahkan segalanya pada pengumuman langsung dari Jokowi.



Ia mengatakan yang jelas saat ini para menteri koordinator dan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, semua fokus membantu Presiden dalam menangani pandemi Covid-19, khususnya di tiga bidang yaitu bidang kesehatan, perlindungan sosial maupun pemulihan ekonomi.

"Dan alhamdulillah apa yang sudah dikerjakan selama masa PPKM dengan beragam tingkat itu sekarang sudah menunjukkan hasil dan mendapatkan pujian dari sejumlah lembaga di dunia, bahwa apa yang kita lakukan dalam menangani Covid-19 itu sangat sukses dan bahkan untuk vaksinasinya saja kita tercatat sebagai negara yang sangat sukses dalam melaksanakaan vaksinasi di Indonesia," kata dia.



Ia menegaskan tidak dalam posisi untuk melakukan penilaian terhadap para menteri Jokowi. Namun menurut dia, sejak awal Jokowi membentuk Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 oktober 2019, dia sudah memilih putra dan putri terbaik Indonesia dengan tujuan yang jelas.

Jokowi juga sudah menegaskan bahwa visi-misi yang ada hanya visi-misi presiden dan wakil presiden.



"Tidak ada visi dan misi menteri. Waktu itu juga disampaikan, misalnya semua pembantu beliau tidak boleh ada yang korupsi, seperti itu. Itu ada tujuh perintah harian pada 23 Oktober 2019 dan betul-betul dijalankan. Ketika ada menteri beliau yang terkena kasus korupsi, beliau mempersilakan KPK untuk menjalankan fungsinya. Seperti itu," jelas Rachman.

Ia juga mengatakan bahwa Jokowi sudah menyampaikan bahwa semua jajarannya harus bekerja nyata, bekerja keras dan terukur.

"Jadi kalau kita melihat itu sampai hari ini, saya bukan dalam posisi untuk melakukan penilaian, tapi presiden setidaknya menurut saya, masih bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikan visi-misi yang sudah diumumkan pada pengangkatan beliau pada periode kedua," kata dia.



Ia mengatakan Jokowi betul-betul dipilih oleh rakyat kemudian dilantik MPR dan diberikan wewenang oleh konstitusi untuk membentuk kabinet tanpa tekanan, dan semua diarahkan kepada upaya untuk menyelesaikan visi-misi dan pancakerja yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastrukur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi,.

"Itu saja yang menjadi pegangan dari beliau," kata dia.

Baca juga: Mensesneg tegaskan tidak ada "reshuffle" kabinet Rabu besok

Baca juga: Ini lima wakil menteri yang masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju

Baca juga: Presiden Joko Widodo lantik enam menteri dan lima wakil menteri