Optimisme itu muncul, mengingat meningkatnya target pendapatan yang dipasang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi, kata Kepala Dispenda Kota Cimahi Suryadi kepada wartawan di Cimahi, Jumat.
Dia mengatakan, Pemkot pasti bisa membangun dua sarana publik itu. "Sewaktu Cimahi baru terbentuk saja kita bisa membangun kompleks Pemkot dan Gedung DPRD yang mewah. Padahal waktu itu, kita belum punya apa-apa. Apalagi sekarang semua pendapatan yang ditarget pada tahun sebelumnya ternyata bisa kita penuhi juga," ujar dia.
Dijelaskannya, target pendapatan Kota Cimahi pada APBD Perubahan 2010 dari Rp 552,083 miliar menjadi Rp 602.949 miliar atau mengalami kenaikan sekitar 12,47 persen.
Kenaikan pendapatan tersebut didapat dari tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan dari pendapatan lain-lain Kota Cimahi yang sah.
Target untuk PAD sendiri yaitu dari Rp78,7 miliar menjadi Rp 81,5 miliar atau naik sekitar 3, 54 persen. Sedangkan untuk dana perimbangan Rp 424,5 miliar menjadi Rp434,59 miliar atau sekitar 2,44 persen. Dan terakhir dari lain-lain yaitu dari Rp48, 8 miliar menjadi Rp104, 5 miliar atau sekitar 111, 4 persen.
Menurutnya, sumber PAD cimahi yang paling besar diperoleh dari pajak Rp 16,7 miliar menjadi Rp 17 miliar, retribusi dan lain-lain. Misalnya pajak PJU (penerangan jalan umum) mencapai Rp 14,4 miliar naik menjadi Rp 14, 7 miliar. Besarnya PJU Kota Cimahi lantaran Cimahi merupakan kota industri dimana penggunaan listriknya cukup besar, sebab daya yang digunakan pun besar.
Optimisme itu sepintas akan mudah terealisasi. Pasalnya, Pemkot Cimah mendapatkan hak pengelolaan lahan seluas 500 meter persegi di sekitar eks gedung Bioskop Rio di Alun-alun Cimahi dan direncanakan untuk membangun Gedung Kesenian pada 2011 mendatang.
"Dengan adanya gedung kesenian kita berharap kreativitas para seniman di Cimahi bisa tersalurkan. Kita juga berharap nantinya industri kreatif bisa memanfaatkan gedung kesenian ini untuk memperkenalkan produk mereka," kata Sekda Kota Cimahi Encep Saepulloh.
Plt Direktur Utama PD Jawi Tenny Wishramwan mengatakan, pihaknya sejak lama berencana menyerahkan pengelolaan salah satu aset milik Pemprov Jabar itu. Namun baru saat ini terwujud setelah mendapatkan persetujuan langsung dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
"Proses pelimpahan pengelolaan aset milik pemprov itu tidak mudah karena harus berdasarkan persetujuan gubernur. Sedangkan gubernur sendiri harus melakukan pengkajian terhadap berbagai aspek," kata Tenny.***3***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.