Menko Polhukam: Karhutla setahun terakhir turun 82 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air dalam satu tahun terakhir turun sekitar 82 persen, berdasarkan data yang dihimpun pada 2019 dan 2020.

"Turun sebesar 82 persen dari yang terjadi pada tahun 2019. Sudah sangat jauh,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2021 di Jakarta, Jumat.

Mahfud menyebutkan total luas wilayah kasus karhutla pada tahun 2019 tercatat 2,6 juta hektare, sedangkan tahun 2020, turun menjadi 296.942 hektare.

Mahfud meminta agar seluruh komponen tetap menjaga situasi tersebut dengan upaya-upaya komprehensif dalam implementasi percepatan penanggulangan karhutla sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2020.

"Mari kita jaga situasi ini karena pemerintah sudah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara," katanya.

Melalui Inpres tersebut, Presiden memerintahkan kepada seluruh komponen yang ditunjuk untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi kegiatan pencegahan terjadinya karhutla.

Dalam peresmian dan pembukaan acara Rakonas PB BNPB 2021 di Istana Negara pada Rabu (3/3), ia menyebutkan upaya pencegahan dan mitigasi harus dilakukan sebagai kunci utama dalam pengurangan risiko bencana.

Mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2020, Mahfud menekankan pentingnya upaya pengembalian keadaan seperti semula dari wilayah terdampak karhutla, termasuk aspek yang terkait di dalamnya. Bagaimana seluruh komponen dapat mengembalikan keadaan alam hingga situasi sosial ekonomi masyarakatnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan implementasi dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana karhutla juga harus diefektifkan, termasuk adanya tindak administrasi yang mengacu pada penggantian rugi sesuai dengan tingkat kerusakan akibat yang ditimbulkan hingga bagaimana pemulihan dan rehabilitasinya.

Rakornas PB BNPB 2021 pada hari ketiga mengusung materi “Hidrometeorologi Basah dan Kering, Perspektif Kebijakan dan Implementasi”.

Selain Menko Polhukam Mahfud MD, hadir sebagai pemberi arahan kebijakan adalah Menteri PUPR, perwakilan Menteri KLHK, perwakilan Menteri Pertanian dan perwakilan Menteri ATR/BPN pada sesi pertama.

Selanjutnya, untuk sesi kedua diisi oleh Kepala BMKG, Gubernur Provinsi Riau, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Sumedang, dan Asops Panglima TNI.

Kegiatan yang dihelat di Hotel Sari Pacific ini dihadiri oleh peserta secara langsung maupun melalui media daring dari Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, BPBD seluruh Indonesia, relawan, akademisi, media massa dan unsur komponen K/L serta TNI dan Polri.

Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan sanksi pencopotan bila tak atasi karhutla

Baca juga: Presiden Jokowi minta penegakan hukum pembakaran hutan tanpa kompromi