"Apindo dan Serikat Pekerja di Jawa Barat intinya menolak kenaikan TDL, kami sudah menyampaikan surat kepada pemerintah pusat. Namun bila hal itu tak dihiraukan sebaiknya dilakukan secara bertahap," kata Ketua Apindo Jawa Barat Dedi Widjaja di sela-sela pertemuan dengan Kadin Jawa Barat di Bandung, Selasa.
Menurut Dedi, tidak menutup kemungkinan pengusaha yang tergabung pada Apindo akan melayangkan "class action" kepada pemerintah bila benar-benar kenaikan TDL dilakukan.
Meski dalam beberapa kali "class action" kenaikan TDL selalu gagal, namun menurut Dedy minimal pihaknya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Menurut Dedi, kenaikan TDL sepuluh persen yang rencananya diberlakukan mulai Juli 2010 mendatang, akan memberatkan pengusaha dan akan berdampak terjadi kenaikan biaya produksi 10-15 persen.
"Kenaikan TDL nantinya tidak hanya pada biaya listrik, namun juga akan berimbas pada kenaikan bahan baku dan ongkos-ongkos lainnya. Jadi kenaikan produksinya diprediksi lebih dari 10 persen, bahkan untuk sektor tertentu bisa mencapai 20 persen," kata pengusaha tekstil asal Kabupaten Bekasi itu.
Menurut Dedi, tahun 2010 ini merupakan tahun berat bagi para pengusaha karena selain harus melakukan "recovery" pasar pasca-krisis global, juga dihadapkan dengan rencana kenaikan gas yang juga diwacanakan pada 2010 ini.
"Kenaikan harga produk juga tidak bisa dihindari, di lain pihak kenaikan TDL dan gas juga berakibat daya beli masyarakat menurun sekitar 10-15 persen sehingga bisa mendorong inflasi yang cukup signifikan. Kenaikan itu jelas merugikan bagi pengusaha, pekerja maupun masyarakat," katanya.
Dampaknya, kata dia, kenaikan TDL dan gas tersebut akan mengakibatkan penurunan produksi hingga 10-15 persen. Bahkan untuk sebagian pengusaha yang tidak bisa meningkatkan daya saingnya bisa bangkrut.
"Penurunan produksi kemungkinan terjadi karena pasar dalam negeri mungkin akan turun. Selama tiga bulan pasca kenaikan TDL dan gas itu kemungkinan jadi saat yang paling berat bagi pengusaha," kata Dedi.
Selain itu juga, tingginya pajak-pajak dan biaya operasional juga menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh para pengusaha selama ini. Dedy meminta ada kejelasan dalam penghitungan pajak yang sebagian besar selama ini berbeda dengan hasil penghitungan oleh pihak perusahaan.
"Penghitungan pajak-pajak selama ini selalu tidak sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan, sangat berat sekali," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan perbaikan infrastruktur jalan dan jalan tol sehingga meningkatkan akses bongkar muat produk.
"Kendala infrastruktur mengganggu pengiriman produk, kemacetan mengakibatkan pengiriman hanya bisa dilakukan satu rit, padahal biasanya biasa dua rit, itu jelas sebuah kendala," kata Dedi Widjaja menambahkan.
***2***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.