Sidang Komisi B (Politik) Kongres ke-3 PDI Perjuangan sepakat bulat mengesahkan sikap partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk tidak berkoalisi dengan kekuasaan tetapi konsisten menjadi kekuatan oposisi.
Keputusan itu berhasil ditetapkan oleh Tim Perumus Sikap Politik yang menyelesaikan tugasnya tepat pukul 21.30 Wita, di arena Kongres ke-3 PDI Perjuangan, di Hotel 'Inna Grand Bali Beach', Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.
"PDI Perjuangan bertekad untuk tetap menjadi kekuatan oposisi yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan penyeimbang terhadap Pemerintah," ujar Panitia Pengarah Kongres ke-3 PDI Perjuangan, Andreas H Pareira.
Hal tersebut diperlukan, katanya, guna mewujudkan Demokrasi Pancasila dan meletakkan dasar bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Tri Sakti ajaran Bung Karno).
Ia menambahkan, rumusan itu akan dibawa untuk diperkuat lebih lanjut pada Pleno Komisi B, kemudian Sidang Paripurna yang digelar Kamis (8/4) besok.
Sementara itu, dari sidang-sidang Komisi A (Organisasi), ANTARA memperoleh informasi, usulan beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) agar ada jabatan Wakil Ketua Umum dalam struktur DPP, ternyata tidak mendapat respons seutuhnya.
Malah dalam pembacaan hasil sidang komisi itu oleh ketuanya, Sarmidji, sama sekali tidak disebutkan adanya posisi Wakil Ketua Umum tersebut, karena alasannya tak hal itu tak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
Tetapi, menurutnya, Komisi A juga memberikan kewenangan penuh kepada Megawati Soekarnoputri untuk menyusun komposisi kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015, karena yang bersangkutan telah secara bulat didukung ulang menjadi Ketua Umum sekaligus formatur tunggal.
"Dalam rancangan AD/ART dari Panitia Pengarah Kongres ke-3 PDI Perjuangan memang tidak ada posisi itu, tetapi kewenangan penuh nanti untuk menyusun kepengurusan kan ada di tangan ibu Mega," kata Andreas Pareira menambahkan.
Dengan adanya keputusan Komisi A tersebut, berarti untuk sementara upaya sekelompok elite partai menaikkan beberapa kadernya guna menjabat wakil ketua umum terhambat.
Beberapa nama yang sebelumnya santer disebut-sebut bakal diperjuangkan ke posisi wakil ketua umum antara lain Prananda Prabowo dan Puan Maharani (keduanya anak Megawati Soekarnoputri), Pramono Anung, Tjahjo Kumolo serta Maruarar Sirait.
Khusus tentang munculnya nama Prananda Prabowo dan Puan Maharani, malahan oleh sementara kalangan dianggap sebagai simbol pertarungan kelompok ideologis versus pragmatis yang telah dibantah langsung oleh Megawati Soekarnoputri sendiri, dengan menyatakan tidak ada 'kubu-kubuan dalam keluarganya maupun di lingkup PDI Perjuangan secara keseluruhan. *
Manuel Jefri Rawis