"Kalau perlu didatangkan ahli perwadukan dari luar negeri," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Jumat.
Ia menyatakan, pengambilan keputusan atau opsi untuk membuka Bendungan Ubrug (salah satu anak bendungan di waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta), jangan dilakukan terlalu cepat.
Ia menilai, statment dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan opsi untuk membuka Bendungan Ubrug kurang tepat.
"Seharusnya statment yang dikeluarkan pemerintah jangan meresahkan, opsi ini bisa meresahkan masyarakat," kata Rudi.
Opsi untuk membuka Bendungan Ubrug , terungkap dalam rapat yang dipimpin Wagub Jabar, Dede Yusuf, unsur Muspida seperti Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi, serta pengelola tiga waduk di Jawa Barat yakni Jatiluhur, Cirata, dan Saguling di Basement Gedung Sate Bandung,Kamis (25/3).
"Melihat dari curah hujan tak bisa dihentikan. Air bertambah terus. Jika sudah mencapai ambang batas, artinya ambil opsi melepas air ke tempat lain yakni dengan cara membuka jalur 'spill way' ke tempat lain," kata Wakil Gubernur Jawa Barat.
Dede Yusuf juga menanyakan kesiapan teknis penempuhan opsi itu kepada perwakilan Kodam III Siliwangi, Kol Inf Erizal Dailami terkait opsi untuk membuka Bendungan Ubrug.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.