"Bahkan BPR sya'riah dipastikan bisa menjadi alternatif sekaligus solusi terbaik, agar perekonomian dan kehidupan masyarakat mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, termasuk kita pun bisa terhindar dari beragam krisis," kata ketua Fraksi PKS setempat Ir Wawan Kurnia, Sabtu.
Menyusul terkait dengan kerugian nasabah, khususnya pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Bungbulang, PD Perkreditan Kecamatan (PK) Tarogong serta PD BPR Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) Samarang, hingga kini seolah-olah belum terdapat upaya konkrit dari pemerintah daerah.
Padahal kerugian tersebut, jelas telah diakibatkan oleh penyimpangan oknum pengurus juga disebabkan kelalaian pemilik maupun pemerintah daerah, lemah melakukan pengawasan dan evaluasi.
Sehingga Fraksi PKS DPRD Garut, mendesak Pemkab setempat agar segera melaksanakan langkah-langkah konkrit, untuk mengganti kerugian para nasabah yang telah mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Selain itu diingatkan, kehadiran BPR di daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai penopang peningkatan perekonomian daerah.
Supaya masyarakat bisa terhindar dari pihak-pihak tertentu atau para rentenir, yang seolah-olah akan membantu meningkatkan perekonomian mereka, namun kenyataannya justru yang terjadi sebaliknya.
Menyusul selama ini, penerapan "reward" dan "punishment" masih belum proporsional, maka pemerintah daerah harus bertindak tegas kepada pegawai dan pihak-pihak terkait, yang telah menyebabkan terjadinya kerugian di BPR.
Agar bisa diharapkan tak bertambah lagi deretan BPR yang akan terkena sanksi/ likuidasi oleh Bank Indonesia (BI), sebaliknya pemerintah daerah pun selayaknya memberikan "reward" dan "punishment" ini, dapat diterapkan dengan tepat.
Karena itu diperlukan produk sistim penilaian seobyektif mungkin, serta menghindari kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan pegawai-pegawai benar-benar berprestasi, katanya.
John D Hidayat
(U.PK-HT/B/Y003/Y003) 16-01-2010 13:41:24
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.