Berbagai elemen mahasiswa silih ganti berdatangan menuju Alun-alun timur Kota Bandung, bahkan mereka melakukan aksi memblokir jalan sehingga membuat jalanan menjadi macet.
Para demonstran yang jumlahnya semakin banyak bahkan sempat melakukan aksi dorong dengan barikade petugas kepolisian.
Untuk menahan aksi mahasiswa yang semakin banyak, petugas kepolisian yang diturunkan ke lapangan pun semakin banyak. Tidak hanya itu, mobil water cannon milik Brimob pun diturunkan ke Alun-alun Timur.
Walaupun membawa isu yang berbeda, tapi inti dari aksi mereka tetap sama, yakni meminta ketegasan presiden memberantas korupsi dan mafia peradilan, khususnya terkait kasus Bank Century.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam front perjuangan rakyat (FPR) dan himpuanan mahasiswa (Hima) Persis menggelar aksi unjuk rasa menolak pertemuan parlemen Asia di Alun-alun timur Bandung, di samping kanan Gedung Merdeka.
Dalam aksinya, para demonstran menuntut pembersihan negara dari birokrasi anti rakyat, cabut UU BHP, hentikan segala bentuk pelanggaran HAM dan tolak segala bentuk kebijakan internasional anti rakyat.
Demonstran yang berasal dari dua kubu tersebut tidak bisa mendekati Gedung Merdeka, karena petugas gabungan dari kepolisian, TNI dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) telah mensterilkan jarak 200 meter dari Gedung Merdeka.
Jubir FPR Cepi menyebutkan, sebenarnya pertemuan parlemen se-Asia tersebut tidak perlu dilakukan, sebab, tidak ada untungnya bagi Indonesia.
"Ini hanya skema penyelesaian krisis untuk mendukung semua kebijakan krisis yang dikeluarkan Amerika, tidak ada untungnya bagi Indonesia dan kami menolak pertemuan ini," katanya.
Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalan forum internasional tidak mampu menjawab akar permasalahan rakyat Indonesia, bahkan semakin merampas hak rakyat Indonesia dengan kebijakan yang non rakyat.
Ia menjelaskan, contohnya Bank Century, yang kasusnya hingga kini belum selesai. Kasus penyalahgunaan uang rakyat ini tidak hanya sekali dua kali terjadi pada kapitalis birokrasi di negeri ini bahkan iuran haji dan zakat pun dikorup.
"SBY-Boediono harus bertanggung jawab atas segala bentuk privatisasi hajat rakyat Indonesia, karena semua mandat berada di tangan mereka," ujarnya.
Para demonstran yang berasal dari dua elemen tersebut masih terus melanjutkan orasinya. Bahkan sesekali mereka memancing amarah para petugas dengan terus merangsek maju dari batas yang ditentukan.***4***
Ahmad Sayuti
(U.PSO-060/C/J003/J003) 08-12-2009 10:27:29
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.