Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan manuver sejumlah pihak mengincar jatah kursi Menteri di Pemerintahan Jokowi-Maruf.
Dedi Mulyadi mengatakan saat ini tidak ada hal mendesak yang membuat Partai Golkar harus segera menggelar Munas.
"Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres dan Pileg," katanya saat dihubungi, Senin.
Peristiwa lain yakni menunggu perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri.
"Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Bulan Oktober," katanya.
Oleh karena itu munas yang dalam jadwal baru akan digelar Desember 2019 menurutnya tinggal dipatuhi seluruh pihak secara normal.
"Kalau ingin Bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di Bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet," ujarnya.
Menurutnya indikasi tersebut menunjukan desakan Munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini.
"Bukan murni urusan kepartaian," kata Dedi.
Terkait alasan sejumlah pihak yang menuding Airlangga gagal mempertahankan 91 kursi Golkar di DPR RI sebagai alasan perlunya Munaslub, Dedi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pileg 2019.
"Partai Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk," kata dia.
Menurutnya Airlangga mampu memimpin Golkar meraih 85 kursi saat partai tersebut mendapat citra negatif kasus Setya Novanto dan Idrus Marham dan kasus hukum lain, bahkan survei memprediksi kursi Golkar di bawah dua digit.
"Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus," ujarnya.
Dedi mengaku kondisi ini dirasakan saat dirinya mengkampanyekan Golkar di lapangan namun meski di situasi konsolidasi yang terbilang pendek, Partai Golkar masih bisa menunjukan hasil di Pileg 2019.
"Sangat berat, tidak ada electoral effect dari Pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik," kata Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan urusan Munas maupun Munaslub merupakan urusan dapur Partai Golkar dan para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan Ketua Umum.
"Hanya yang punya saham. Jadi kalau pihak dari luar Golkar ngomong soal Golkar, mohon maaf ini urusan rumah tangga kami," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Dedi Mulyadi mengatakan saat ini tidak ada hal mendesak yang membuat Partai Golkar harus segera menggelar Munas.
"Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres dan Pileg," katanya saat dihubungi, Senin.
Peristiwa lain yakni menunggu perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri.
"Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Bulan Oktober," katanya.
Oleh karena itu munas yang dalam jadwal baru akan digelar Desember 2019 menurutnya tinggal dipatuhi seluruh pihak secara normal.
"Kalau ingin Bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di Bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet," ujarnya.
Menurutnya indikasi tersebut menunjukan desakan Munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini.
"Bukan murni urusan kepartaian," kata Dedi.
Terkait alasan sejumlah pihak yang menuding Airlangga gagal mempertahankan 91 kursi Golkar di DPR RI sebagai alasan perlunya Munaslub, Dedi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pileg 2019.
"Partai Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk," kata dia.
Menurutnya Airlangga mampu memimpin Golkar meraih 85 kursi saat partai tersebut mendapat citra negatif kasus Setya Novanto dan Idrus Marham dan kasus hukum lain, bahkan survei memprediksi kursi Golkar di bawah dua digit.
"Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus," ujarnya.
Dedi mengaku kondisi ini dirasakan saat dirinya mengkampanyekan Golkar di lapangan namun meski di situasi konsolidasi yang terbilang pendek, Partai Golkar masih bisa menunjukan hasil di Pileg 2019.
"Sangat berat, tidak ada electoral effect dari Pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik," kata Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan urusan Munas maupun Munaslub merupakan urusan dapur Partai Golkar dan para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan Ketua Umum.
"Hanya yang punya saham. Jadi kalau pihak dari luar Golkar ngomong soal Golkar, mohon maaf ini urusan rumah tangga kami," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019