Rencana keberangkatan pertama jamaah haji dari Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, di Kabupaten Majalengka, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2019, batal.
"Saya belum dilaporin (penerbangan haji dari Bandara Kertajati batal). Tapi menjelang keputusan ini pihak Saudi Airlines keberatan karena kerumitan administrasi dalam 'deal' dengan Bandara Soekarno Hatta. Jadi bukan infrastruktur," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin.
Gubernur Emil menegaskan batalnya penerbangan haji dari Bandara Kertajati bukan karena masalah infrastruktur bandara, namun karena masalah administrasi.
"Ya itu tadi, info yang saya terima pihak (maskapai) Saudi Airlines 'keukeuh' dengan Bandara Soekarno-Hatta ini sudah di sana lama dan sebagai pemimpin saya sudah mengupayakan," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pada 2020 Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) menjadi tempat pemberangkatan haji. Sementara umrah antara bulan Agustus sampai September 2019.
"Saya sudah minta bulan Juni dan beliau (Kakanwil Kemenag Jabar) sudah berjanji bulan Juni penetapan itu bisa selesai," kata Iwa Karniwa usai Silaturahim dan Koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Kanwil Kemenag Jabar, di Gedung Sate Bandung.
Menurutnya, agar target 2020 itu dapat dipenuhi sebelumnya harus ada penetapan terlebih dahulu dari Kementerian Agama RI.
Kemenag RI menyatakan BIJB tidak dapat digunakan untuk keberangkatan haji tahun ini karena tak mungkin mengubah perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Selain itu terlalu banyak instansi dalam negeri dan luar negeri yang perlu dilibatkan, sehingga pengurusannya tidak dapat dilakukan dalam tempo singkat.
Berdasarkan rapat dengan Kemenag, Iwa mengatakan bahwa embarkasi haji semakin pasti akan dibangun di Kabupaten Indramayu dan menjadi pertimbangan utama karena Pemkab Indramayu telah memberikan hibah lahan seluas 8 hektare beserta sertifikatnya.
"Sehingga atas dasar tersebut, maka Kementerian Agama menetapkan embarkasi haji adanya di Kabupaten Indramayu. Berada sekitar 40 kilometer dari Bandara Kertajati dengan jarak tempuh 30 menit," ungkapnya.
Sebagai kelengkapan fasilitas di embarkasi di Indramayu, Pemdaprov Jabar diminta oleh Kemenag membangun masjid untuk jamaah. Permintaan khusus ini dikeluarkan karena Kemenag memiliki keterbatasan dana.
"Hal ini segera diusulkan ke Gubernur dan DPRD, agar pembangunan masjid menjadi anggaran di APBD 2020," kata Iwa.
Selain masjid, Kemenag juga meminta bantuan untuk dibangunkan pagar sepanjang kawasan embarkasi.
"Serta untuk pagar seluruh kawasan embarkasi haji direncanakan hibah dari Pemda Kabupaten Indramayu," kata dia.
Baca juga: Pemprov Jabar intensif bahas penyertaan modal AP II ke Bandara Kertajati
Baca juga: Terkait pemindahan rute, Bandara Kertajati bangun office airline
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Saya belum dilaporin (penerbangan haji dari Bandara Kertajati batal). Tapi menjelang keputusan ini pihak Saudi Airlines keberatan karena kerumitan administrasi dalam 'deal' dengan Bandara Soekarno Hatta. Jadi bukan infrastruktur," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin.
Gubernur Emil menegaskan batalnya penerbangan haji dari Bandara Kertajati bukan karena masalah infrastruktur bandara, namun karena masalah administrasi.
"Ya itu tadi, info yang saya terima pihak (maskapai) Saudi Airlines 'keukeuh' dengan Bandara Soekarno-Hatta ini sudah di sana lama dan sebagai pemimpin saya sudah mengupayakan," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pada 2020 Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) menjadi tempat pemberangkatan haji. Sementara umrah antara bulan Agustus sampai September 2019.
"Saya sudah minta bulan Juni dan beliau (Kakanwil Kemenag Jabar) sudah berjanji bulan Juni penetapan itu bisa selesai," kata Iwa Karniwa usai Silaturahim dan Koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Kanwil Kemenag Jabar, di Gedung Sate Bandung.
Menurutnya, agar target 2020 itu dapat dipenuhi sebelumnya harus ada penetapan terlebih dahulu dari Kementerian Agama RI.
Kemenag RI menyatakan BIJB tidak dapat digunakan untuk keberangkatan haji tahun ini karena tak mungkin mengubah perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Selain itu terlalu banyak instansi dalam negeri dan luar negeri yang perlu dilibatkan, sehingga pengurusannya tidak dapat dilakukan dalam tempo singkat.
Berdasarkan rapat dengan Kemenag, Iwa mengatakan bahwa embarkasi haji semakin pasti akan dibangun di Kabupaten Indramayu dan menjadi pertimbangan utama karena Pemkab Indramayu telah memberikan hibah lahan seluas 8 hektare beserta sertifikatnya.
"Sehingga atas dasar tersebut, maka Kementerian Agama menetapkan embarkasi haji adanya di Kabupaten Indramayu. Berada sekitar 40 kilometer dari Bandara Kertajati dengan jarak tempuh 30 menit," ungkapnya.
Sebagai kelengkapan fasilitas di embarkasi di Indramayu, Pemdaprov Jabar diminta oleh Kemenag membangun masjid untuk jamaah. Permintaan khusus ini dikeluarkan karena Kemenag memiliki keterbatasan dana.
"Hal ini segera diusulkan ke Gubernur dan DPRD, agar pembangunan masjid menjadi anggaran di APBD 2020," kata Iwa.
Selain masjid, Kemenag juga meminta bantuan untuk dibangunkan pagar sepanjang kawasan embarkasi.
"Serta untuk pagar seluruh kawasan embarkasi haji direncanakan hibah dari Pemda Kabupaten Indramayu," kata dia.
Baca juga: Pemprov Jabar intensif bahas penyertaan modal AP II ke Bandara Kertajati
Baca juga: Terkait pemindahan rute, Bandara Kertajati bangun office airline
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019