Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengusulkan agar SD, SMP, dan SMA/SMK berada dalam satu gedung atau lokasi agar aktivitas terfokus bagi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus memudahkan ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut.
"Ini sama halnya seperti sebagian besar bangunan sekolah milik sekolah swasta di mana SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu kawasan atau gedung," kata Gubernur Emil dalam siaran persnya, Minggu.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Emil kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan di Kabupaten Garut.
Gubernur Emil berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan agar semakin luas. Tidak hanya di satu tingkatan pendidikan, namun di semua level atau jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.
"Kami mohon izin mengajukan gagasan, kami ingin membangun misalkan kami membangun SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB kemana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin melanjutkan," kata Emil.
"Ini akan menghemat biaya dan akan meng-cover Angka Partisipasi Pendidikan yang lebih tinggi," sambungnya. Selain itu, hal tersebut perlu juga untuk dilakukan karena ada penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK. Sementara di sisi lain pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pemerataan pendidikan.
"Ada gagasan yang sedang kami eksperimenkan. Mohon dukungannya juga. Misalkan jumlah SD sekitar 19 ribuan se-Jawa Barat. Dari 19 ribu yang masuk SMP tinggal lima ribuan, kemudian SMA-nya tinggal 1.500-an. Jadi makin hari makin menyusut," ujar Emil.
"Kami dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi apalagi daerah perkotaan mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ," katanya.
Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa untuk mewujudkan gagasan tersebut ada kendala teknis di mana jenjang SD dan SMP ada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara jenjang SMA/SMK dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi.
"Tapi ini urusan dunia, tidak sekaku itu dalam pandangan saya sebagai pemimpin di wilayah, sehingga kami bisa menjamin akses pendidikan yang sekarang ini bisa semakin luas, sehingga konsep Pak Menteri (Mendikbud) yaitu zonasi itu, agak repot kalau sudah masuk ke SMA/SMK karena semakin sedikit dan semakin jauh," katanya.
Menanggapi rencana usulan pembangunan pendidikan Jabar yang disampaikan Emil, Mendikbud Muhadjir Effendy menyambut baik usulan tersebut.
Terlebih menurut Muhadjir, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa saat ini urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.
"Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali," tutur Muhadjir.
"Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, rencana ke depan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan semakin maju dan tentunya harus didukung oleh daerah atau pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Menurut Muhadjir, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing.
Meskipun menurut undang-undang penanggung jawab pendidikan nasional tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector.
Acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan yang turut dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan, para pejabat teras Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menampilkan kreasi seni dan budaya khas Garut yang ditampilkan para siswa dan siswi dari berbagai sekolah se-Kabupaten Garut.
Selain di Kabupaten Garut, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Jabar juga akan dipusatkan di tiga tempat lainnya yakni di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung.
Baca juga: Sukabumi masih kekurangan 12.000 guru SD dan SMP
Baca juga: Siswa SD di Garut manfaatkan rakit ke sekolah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Ini sama halnya seperti sebagian besar bangunan sekolah milik sekolah swasta di mana SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu kawasan atau gedung," kata Gubernur Emil dalam siaran persnya, Minggu.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Emil kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan di Kabupaten Garut.
Gubernur Emil berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan agar semakin luas. Tidak hanya di satu tingkatan pendidikan, namun di semua level atau jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.
"Kami mohon izin mengajukan gagasan, kami ingin membangun misalkan kami membangun SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB kemana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin melanjutkan," kata Emil.
"Ini akan menghemat biaya dan akan meng-cover Angka Partisipasi Pendidikan yang lebih tinggi," sambungnya. Selain itu, hal tersebut perlu juga untuk dilakukan karena ada penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK. Sementara di sisi lain pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pemerataan pendidikan.
"Ada gagasan yang sedang kami eksperimenkan. Mohon dukungannya juga. Misalkan jumlah SD sekitar 19 ribuan se-Jawa Barat. Dari 19 ribu yang masuk SMP tinggal lima ribuan, kemudian SMA-nya tinggal 1.500-an. Jadi makin hari makin menyusut," ujar Emil.
"Kami dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi apalagi daerah perkotaan mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ," katanya.
Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa untuk mewujudkan gagasan tersebut ada kendala teknis di mana jenjang SD dan SMP ada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara jenjang SMA/SMK dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi.
"Tapi ini urusan dunia, tidak sekaku itu dalam pandangan saya sebagai pemimpin di wilayah, sehingga kami bisa menjamin akses pendidikan yang sekarang ini bisa semakin luas, sehingga konsep Pak Menteri (Mendikbud) yaitu zonasi itu, agak repot kalau sudah masuk ke SMA/SMK karena semakin sedikit dan semakin jauh," katanya.
Menanggapi rencana usulan pembangunan pendidikan Jabar yang disampaikan Emil, Mendikbud Muhadjir Effendy menyambut baik usulan tersebut.
Terlebih menurut Muhadjir, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa saat ini urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.
"Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali," tutur Muhadjir.
"Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, rencana ke depan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan semakin maju dan tentunya harus didukung oleh daerah atau pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Menurut Muhadjir, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing.
Meskipun menurut undang-undang penanggung jawab pendidikan nasional tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector.
Acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan yang turut dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan, para pejabat teras Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menampilkan kreasi seni dan budaya khas Garut yang ditampilkan para siswa dan siswi dari berbagai sekolah se-Kabupaten Garut.
Selain di Kabupaten Garut, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Jabar juga akan dipusatkan di tiga tempat lainnya yakni di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung.
Baca juga: Sukabumi masih kekurangan 12.000 guru SD dan SMP
Baca juga: Siswa SD di Garut manfaatkan rakit ke sekolah
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019