Bandung (Antaranews Jabar) - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengatakan disebut nama kader partainya yang juga anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto dalam sidang perkara suap proyek pembangunan Meikarta tidak ada kaitannya dengan partai.
"Soal itu, tidak ada kaitan dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi, perlu saya tegaskan di sini bahwa sama sekali tidak ada kaitan," kata Abdy Yuhana ketika dihubungi melalui telepon, Rabu.
Abdy mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait penyebutan nama kader PDIP Waras Wasisto dalam sidang tersebut.
"Jadi sepanjang ini tidak melihat itu tidak ada kaitan dengan partai, sehingga tidak ada respons apa pun. Itu kan murni individu-individu," katanya lagi.
Menurut dia, DPD PDIP Jawa Barat masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan akan menunggu apakah pengakuan saksi Neneng Rahmi Nurlaely (Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) terbukti benar atau tidak.
"Kita lihat saja nanti pembuktiannya dalam proses hukum, apakah memang benar-benar dilakukan atau tidak. Apakah melanggar hukum atau tidak, hal itu kan masih prematur," katanya pula.
Pihaknya juga membantah tidak ada setoran uang dari setiap kandidat/peserta yang ikut penjaringan bakal calon gubernur Jabar dari PDIP.
Hal tersebut, ditegaskan karena dalam sidang Meikarta disebut nama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa yang meminta uang Rp1 miliar untuk kepentingan penjaringan calon kepala daerah dalam Pilgub Jabar yang diadakan oleh PDIP.
"Perlu kami tegaskan bahwa tidak pernah ada dalam aturan partai yang mengharuskan daftar ke PDIP dipungut biaya. Tidak ada sama sekali. Silakan dikonfirmasi. Apalagi kaitannya dengan cagub, tidak sama sekali," kata dia lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Soal itu, tidak ada kaitan dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi, perlu saya tegaskan di sini bahwa sama sekali tidak ada kaitan," kata Abdy Yuhana ketika dihubungi melalui telepon, Rabu.
Abdy mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait penyebutan nama kader PDIP Waras Wasisto dalam sidang tersebut.
"Jadi sepanjang ini tidak melihat itu tidak ada kaitan dengan partai, sehingga tidak ada respons apa pun. Itu kan murni individu-individu," katanya lagi.
Menurut dia, DPD PDIP Jawa Barat masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan akan menunggu apakah pengakuan saksi Neneng Rahmi Nurlaely (Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) terbukti benar atau tidak.
"Kita lihat saja nanti pembuktiannya dalam proses hukum, apakah memang benar-benar dilakukan atau tidak. Apakah melanggar hukum atau tidak, hal itu kan masih prematur," katanya pula.
Pihaknya juga membantah tidak ada setoran uang dari setiap kandidat/peserta yang ikut penjaringan bakal calon gubernur Jabar dari PDIP.
Hal tersebut, ditegaskan karena dalam sidang Meikarta disebut nama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa yang meminta uang Rp1 miliar untuk kepentingan penjaringan calon kepala daerah dalam Pilgub Jabar yang diadakan oleh PDIP.
"Perlu kami tegaskan bahwa tidak pernah ada dalam aturan partai yang mengharuskan daftar ke PDIP dipungut biaya. Tidak ada sama sekali. Silakan dikonfirmasi. Apalagi kaitannya dengan cagub, tidak sama sekali," kata dia lagi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019