Garut (Antaranews Jabar) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum mampu menganggarkan dana untuk perbaikan maupun pengadaan alat pendeteksi dini bencana tsunami atau early warning system (EWS) tsunami di pantai kondisinya sudah tidak berfungsi.
"Anggaran daerah belum memadai untuk perbaikan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Dadi Djakaria kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan, alat peringatan dini bencana tsunami di pantai selatan Garut itu sudah lama dipasang sejak 2012 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun saat ini alatnya sudah rusak sehingga disimpan di kantor BPBD Garut.
Menurut dia, alat peringatan tsunami itu dibutuhkan masyarakat pesisir pantai selatan Garut yang daerahnya berpotensi rawan terdampak bencana tsunami, seperti kejadian tsunami di Selat Sunda.
"Alat tersebut sangat dibutuhkan karena kerentanan terhadap potensi tsunami di Garut," katanya.
Ia menyampaikan, BPBD Garut sudah mengajukan perbaikan atau pemasangan alat baru EWS di pesisir pantai Garut kepada BNPB, namun belum ada jawaban terkait usulan itu.
Baca juga: 14 rumah warga di Garut rusak akibat angin kencang
Ia mengungkapkan, Pemkab Garut sementara tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan maupun pemeliharaan alat tersebut, sehingga berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Jabar maupun pusat.
"Alat tersebut sangat dibutuhkan, tapi sudah lama tidak berfungsi, semoga saja bisa segera diperbaiki secepatnya," kata Dadi.
Ia menambahkan, sementara mengantisipasi dampak ancaman bencana tsunami dengan memberikan imbauan kewaspadaan terhadap masyarakat pesisir pantai, dan menyiapkan lokasi evakuasi serta titik kumpul masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, BPBD Garut memanfaatkan alat `handy talky` untuk memantau perkembangan dan potensi ancaman bencana di masing-masing desa wilayah selatan Garut.
"Cara yang cukup efektif saat ini adalah melalui handy talky untuk bisa segera menyampaikan informasi," katanya.
Baca juga: BPBD siagakan petugas di kawasan wisata Pantai Garut
Baca juga: Pencarian longsor Sukabumi ditutup, sisakan satu korban tidak ditemukan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Anggaran daerah belum memadai untuk perbaikan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Dadi Djakaria kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan, alat peringatan dini bencana tsunami di pantai selatan Garut itu sudah lama dipasang sejak 2012 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun saat ini alatnya sudah rusak sehingga disimpan di kantor BPBD Garut.
Menurut dia, alat peringatan tsunami itu dibutuhkan masyarakat pesisir pantai selatan Garut yang daerahnya berpotensi rawan terdampak bencana tsunami, seperti kejadian tsunami di Selat Sunda.
"Alat tersebut sangat dibutuhkan karena kerentanan terhadap potensi tsunami di Garut," katanya.
Ia menyampaikan, BPBD Garut sudah mengajukan perbaikan atau pemasangan alat baru EWS di pesisir pantai Garut kepada BNPB, namun belum ada jawaban terkait usulan itu.
Baca juga: 14 rumah warga di Garut rusak akibat angin kencang
Ia mengungkapkan, Pemkab Garut sementara tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan maupun pemeliharaan alat tersebut, sehingga berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Jabar maupun pusat.
"Alat tersebut sangat dibutuhkan, tapi sudah lama tidak berfungsi, semoga saja bisa segera diperbaiki secepatnya," kata Dadi.
Ia menambahkan, sementara mengantisipasi dampak ancaman bencana tsunami dengan memberikan imbauan kewaspadaan terhadap masyarakat pesisir pantai, dan menyiapkan lokasi evakuasi serta titik kumpul masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, BPBD Garut memanfaatkan alat `handy talky` untuk memantau perkembangan dan potensi ancaman bencana di masing-masing desa wilayah selatan Garut.
"Cara yang cukup efektif saat ini adalah melalui handy talky untuk bisa segera menyampaikan informasi," katanya.
Baca juga: BPBD siagakan petugas di kawasan wisata Pantai Garut
Baca juga: Pencarian longsor Sukabumi ditutup, sisakan satu korban tidak ditemukan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019