Jakarta (Antaranews Jabar) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) merumuskan besaran tarif Jalan Tol Trans Jawa bagian utara, yang akan segera diresmikan pada Desember 2018.

"Sesuai dengan arahan beliau (Menteri PUPR), ATI akan mendetailkan berapa besaran tarif maksimumnya dan cara integrasinya," jelas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna dalam acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) periode 2018-2023 di Jakarta, Rabu.

Kementerian PUPR akan membuka empat ruas Jalan Tol Trans Jawa yakni Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Kartasura-Salatiga, dan Wilangan-Kertosono pada pertengahan Desember 2018, sehingga seluruh ruas menjadi tersambung dari Merak hingga Surabaya.

Menurut Herry, isu pertama adalah menentukan besaran tarif maksimum tol Trans Jawa. Misalnya saja, jarak dari Merak ke Surabaya adalah  870 kilometer.

"Tidak harus membayar untuk sepanjang itu. Tentu, nanti dicari berapa maksimum tarifnya. Itu yang dihitung ATI," imbuhnya.

Herry menyebutkan bahwa isu kedua adalah bagaimana mengidentifikasi kendaraan yang berjalan lebih dari jarak maksimum.

"Nanti akan dicek integrator. Bagaimana 'tapping' tadi tetap bisa diidentifikasi sampai di ujung. Misalnya dari Merak, 'tapping'. Nah, 'tapping' itu semua diakumulasi dan dilihat berapa jarak yang ditempuh untuk menentukan tarif maksimum," sebutnya.

Ia mengatakan, "Akan dicari jarak maksimumnya. Bila lewat dari jarak tersebut, tidak menjadi naik terus. Kemungkinan dapat digunakan tarif yang besaran maksimum. Sama seperti di Taiwan, ada tarif maksimum".

Dilihat dari pengembalian investasinya, sambung Herry, sama seperti integrasi tarif tol di jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Ia mencontohkan, bila tarif maksimumnya 76 kilometer dikalikan 900 menjadi Rp70 ribu. Pihaknya akan membuat tarif RP15 ribu.

"Tarif untuk semua orang sama, tetapi investasinya tetap dipertahankan. Prinsipnya sama. Kalau diturunkan dan pengembalian berkurang kan nombok. Siapa yang nombok? Sehingga harus dihitung betul bersama badan usaha dan ATI," tegasnya.

Untuk perhitungan, sambungnya sama dengan perhitungan tarif kereta, yakni menghitung volume, yang intinya "revenue management", lalu lintasnya, tarif yang harus dibayarkan hingga nanti muncul formulasinya.

"Pak Menteri minta tarif tol dikaji cepat. Kami segera mengkaji hingga penggratisan tarif tol pada akhir tahun ini. Sampai saat ini adalah waktu untuk menggodoknya," pungkasnya.

 

Pewarta: Anggarini Paramita

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018