Bandung (Antaranews Jabar) - Ratusan kepala sekolah (Kepsek) swasta yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar demo di depan Gedung Sate Bandung, Senin.
Saat berorasi mereka menuntut agar dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) segera disalurkan.
"Pada momentum ini kami mendesak agar BPMU segera disalurkan. Karena pada 2017 lancar, tetapi sekarang menjadi tidak lancar. Ini ada apa sampai bisa seperti sekarang, penyalurannya menjadi bermasalah seperti ini," kata Koordinator Aksi, Ade Hendrian, disela-sela demo tersebut.
Ade yang menjabat Kepala SMA Guna Dharma Kota Bandung menyatakan, dana BPMU seharusnya November s2018 udah cair karena ini telah masuk semester kedua.
"Untuk semester kedua ini kan hitungannya antara Juli hingga Desember 2018. Sedangkan semester satu hitungannya adalah pada Januari hingga Juni 2018," katanya.
Akan tetapi, lanjut dia, dari hasil audensi anggaran tersebut idak cair. Permasalahannya menurut pengakuan dinas pendidikan karena anggarannya dialokasikan tidak sesuai jumlahnya yakni anggaran?Juli hingga Desember 2018 hanya?disetujui sebesar Rp350 miliar.
Padahal, kata dia, seharusnya dialokasikan Rp690 miliar dan sisanya, seharusnya dianggarkan di APBD Perubahan 2018.
"Namun setelah di APBD Perubahan 2018 yang muncul Rp30 miliar. Kenapa Rp30 miliar, karena 2018 ini ada agenda besar jadi kemungkinan dana hibah BPMU menjadi tabungan. Kalau ada kegiatan dana BPMU diambil dulu sehingga bukan diprioritaskan dibayar," katanya.
Dia mengemukakan, yang menjadi pertanyaan kenapa Pemprov Jabar bisa mengambil pos dana BPMU untuk agenda besar. Namun, untuk BPMU tidak bisa mengambil dari anggaran pos yang lain.
"Ya kami tidak melibatkan Gubernur Emil karena dia baru dilantik dan yang menyentuh pemimpin sebelumnya kan anggaran 2018 itu dibahas 2017," katanya.
Dia menjelaskan, setiap siswa mendapatkan BPMU tersebut jumlahnya berbeda-beda yakni ada yang Rp350 ribu per siswa per semester, kemudian sekolah yang di kabupaten ada yang menerima Rp250??ribu per siswa tergantung letak lokasinya.
"Sehingga kami menghitung semester dua yang didapat Rp30 miliar dibagi jumlah siswa MA, SMA dan SMK dari 4.725 sekolah dengan jumlah siswa 1,2 juta siswa itu Rp 30 miliar harus dibagikan dapat berapa," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan keterlambatan dana BPMU ini cair berdampak pada proses belajar mengajar karena salah satunya dialokasikan untuk membayar honor guru dan karyawan.
"Sekolah banyak yang digratiskan. Siswa tidak mampu yang tidak tertampung di negeri di tampung di swasta. Dengan iming-iming ada dana BOS dan BPMU," kata Ade.
Dia mengatakan setiap semesternya dana BPMU tersebut ada Rp300 miliar jadi setiap tahun membutuhkan Rp 700 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Saat berorasi mereka menuntut agar dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) segera disalurkan.
"Pada momentum ini kami mendesak agar BPMU segera disalurkan. Karena pada 2017 lancar, tetapi sekarang menjadi tidak lancar. Ini ada apa sampai bisa seperti sekarang, penyalurannya menjadi bermasalah seperti ini," kata Koordinator Aksi, Ade Hendrian, disela-sela demo tersebut.
Ade yang menjabat Kepala SMA Guna Dharma Kota Bandung menyatakan, dana BPMU seharusnya November s2018 udah cair karena ini telah masuk semester kedua.
"Untuk semester kedua ini kan hitungannya antara Juli hingga Desember 2018. Sedangkan semester satu hitungannya adalah pada Januari hingga Juni 2018," katanya.
Akan tetapi, lanjut dia, dari hasil audensi anggaran tersebut idak cair. Permasalahannya menurut pengakuan dinas pendidikan karena anggarannya dialokasikan tidak sesuai jumlahnya yakni anggaran?Juli hingga Desember 2018 hanya?disetujui sebesar Rp350 miliar.
Padahal, kata dia, seharusnya dialokasikan Rp690 miliar dan sisanya, seharusnya dianggarkan di APBD Perubahan 2018.
"Namun setelah di APBD Perubahan 2018 yang muncul Rp30 miliar. Kenapa Rp30 miliar, karena 2018 ini ada agenda besar jadi kemungkinan dana hibah BPMU menjadi tabungan. Kalau ada kegiatan dana BPMU diambil dulu sehingga bukan diprioritaskan dibayar," katanya.
Dia mengemukakan, yang menjadi pertanyaan kenapa Pemprov Jabar bisa mengambil pos dana BPMU untuk agenda besar. Namun, untuk BPMU tidak bisa mengambil dari anggaran pos yang lain.
"Ya kami tidak melibatkan Gubernur Emil karena dia baru dilantik dan yang menyentuh pemimpin sebelumnya kan anggaran 2018 itu dibahas 2017," katanya.
Dia menjelaskan, setiap siswa mendapatkan BPMU tersebut jumlahnya berbeda-beda yakni ada yang Rp350 ribu per siswa per semester, kemudian sekolah yang di kabupaten ada yang menerima Rp250??ribu per siswa tergantung letak lokasinya.
"Sehingga kami menghitung semester dua yang didapat Rp30 miliar dibagi jumlah siswa MA, SMA dan SMK dari 4.725 sekolah dengan jumlah siswa 1,2 juta siswa itu Rp 30 miliar harus dibagikan dapat berapa," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan keterlambatan dana BPMU ini cair berdampak pada proses belajar mengajar karena salah satunya dialokasikan untuk membayar honor guru dan karyawan.
"Sekolah banyak yang digratiskan. Siswa tidak mampu yang tidak tertampung di negeri di tampung di swasta. Dengan iming-iming ada dana BOS dan BPMU," kata Ade.
Dia mengatakan setiap semesternya dana BPMU tersebut ada Rp300 miliar jadi setiap tahun membutuhkan Rp 700 miliar.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018