Bandung (Antaranews Jabar) - Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat mengapresiasi dan siap mengawal imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait aksi #gantipresiden2019 oleh kelompok massa tertentu menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Bandung.
Komandan Banser Jawa Barat Yudi Nurcahyadi, di Bandung, Kamis, mengatakan pihaknya akan mengawal amanat serta imbauan dari MUI Jawa Barat karena hal itu erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
"Jadi segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat," kata Yudi.
Dia mengatakan ada informasi bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 nanti akan dilakukan aksi serupa soal kampanye ganti presiden di Jawa Barat.
"Sehingga ini sudah kewajiban kami Banser sebagai bentengnya ulama mengawal amanat MUI itu," ujarnya.
Dia mengatakan bukan hanya imbauan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat, tetapi tahun 2006 juga MUI mengeluarkan Fatwanya tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila.
Menurut dia, inti dari fatwa tersebut ialah segala kegiatan yang mengarah ketindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.
"Dan aksi #gantipresiden2019 itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Yudi, Banser Jawa Barat akan pasang badan jika aksi 2019 ganti presiden tersebut digelar di wilayah Jawa Barat.
"Situasi damai, stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser Jawa Barat menyatakan siap jadi garda terdepan mengawal kondusivitas tersebut," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Komandan Banser Jawa Barat Yudi Nurcahyadi, di Bandung, Kamis, mengatakan pihaknya akan mengawal amanat serta imbauan dari MUI Jawa Barat karena hal itu erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
"Jadi segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat," kata Yudi.
Dia mengatakan ada informasi bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 nanti akan dilakukan aksi serupa soal kampanye ganti presiden di Jawa Barat.
"Sehingga ini sudah kewajiban kami Banser sebagai bentengnya ulama mengawal amanat MUI itu," ujarnya.
Dia mengatakan bukan hanya imbauan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat, tetapi tahun 2006 juga MUI mengeluarkan Fatwanya tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila.
Menurut dia, inti dari fatwa tersebut ialah segala kegiatan yang mengarah ketindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.
"Dan aksi #gantipresiden2019 itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Yudi, Banser Jawa Barat akan pasang badan jika aksi 2019 ganti presiden tersebut digelar di wilayah Jawa Barat.
"Situasi damai, stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser Jawa Barat menyatakan siap jadi garda terdepan mengawal kondusivitas tersebut," ujarnya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018