Singaparna (Antaranews Jabar) - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tengah melakukan upaya akselerasi pembangunan dengan memfokuskan diri pada tiga masalah pokok pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan, penataan destiasi pariwisata, dan peningkatan produktivitas pertanian.
Untuk mencapai ketiga hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan selama dua tahun perlu direview karena harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
"Bila kita harus jujur, pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, sesungguhnya tinggal melaksanakan saja, karena sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, karena itu, maka arah dan dan fokus pembangunan kita di daerah pun harus harmonis dan selaras dengan arah kebijakan pusat, dengan kata lain, APBD kita adalah alat untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dengan kepentingan masyarakat kita," kata Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto.
Pernyataan Wakil Bupati Tasikmalaya itu disampaikan saat membuka kegiatan Halaqoh para Alim Ulama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka konsultasi publik Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/4/18).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para ulama, dan pimpinan organisasi massa Islam se-Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Ade Sugianto, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan.
Anggaran untuk pembangunan harus saling sinergis antara satu program dan program yang lainnya.
"Anggaran pembangunan besar, uang keluar banyak, proyek bertebaran, tapi antara satu program dengan program lain, antara satu proyek dengan proyek lain tidak saling sinergis, tidak berkaitan dan saling mendukung, bahkan banyak pembangunan kita yang tidak bermanfaat harus segera dihentikan, kita harus ubah, dari program 'follow money', menjadi 'money follow' program," kata Wakil Bupati.
Terkait peningkatan destinasi wisata, Wakil Bupati menjelaskan, kebijakan pembangunan nasional melaui Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan pariwisata menjadi lokomotif perekonomian.
Menurut dia, sesuai kebijakan nasional tersebut, sudah saatnya Kabupaten Tasikmalaya menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis yang menjadi media integrasi program dan kegiatan antarsektor pembangunan yang dapat menggerakan perekonomian rakyat.
"Kita punya kawasan wisata Galunggung. Fokuskan pengembangan wisata di daerah ini sehingga menjadi destinasi wisata unggulan yang ikonik. Dalam pengembangannya, seluruh sektor baik infrastruktur, industri perdagangan, ekonomi kreatif, seni dan kebudayaan, pertanian, dan sektor lain haruslah fokus ikut menopang pengembangan destinasi wisata Galunggung secara sinergis," kata Ade Sugianto.
Pada sektor pertanian, Wakil Bupati memaparkan, sebagian besar penduduk Kabupaten Tasikmalaya berprofesi sebagai petani, karena sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya.
"Meskipun kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB menurun, bergeser ke sektor jasa dan perdagangan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya haruslah pro terhadap petani," kata Wakil Bupati.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar mengawal dan melaksanakan masukan dan harapan para alim ulama dalam berbagai program dan kegiatan menuju Kabupaten Tasikmalaya yang lebih sejahtera.
Selain itu menjadikan prioritas bahan tindak lanjut penyempurnaan revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 untuk meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Selanjutnya menigkatkan dedikasi dan jiwa korsa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, meningkatkan jalinan komunikasi dan kebersamaan dengan para alim ulama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius dan islami.
Advetorial
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Untuk mencapai ketiga hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan selama dua tahun perlu direview karena harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
"Bila kita harus jujur, pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, sesungguhnya tinggal melaksanakan saja, karena sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, karena itu, maka arah dan dan fokus pembangunan kita di daerah pun harus harmonis dan selaras dengan arah kebijakan pusat, dengan kata lain, APBD kita adalah alat untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dengan kepentingan masyarakat kita," kata Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto.
Pernyataan Wakil Bupati Tasikmalaya itu disampaikan saat membuka kegiatan Halaqoh para Alim Ulama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka konsultasi publik Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/4/18).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para ulama, dan pimpinan organisasi massa Islam se-Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Ade Sugianto, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan.
Anggaran untuk pembangunan harus saling sinergis antara satu program dan program yang lainnya.
"Anggaran pembangunan besar, uang keluar banyak, proyek bertebaran, tapi antara satu program dengan program lain, antara satu proyek dengan proyek lain tidak saling sinergis, tidak berkaitan dan saling mendukung, bahkan banyak pembangunan kita yang tidak bermanfaat harus segera dihentikan, kita harus ubah, dari program 'follow money', menjadi 'money follow' program," kata Wakil Bupati.
Terkait peningkatan destinasi wisata, Wakil Bupati menjelaskan, kebijakan pembangunan nasional melaui Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan pariwisata menjadi lokomotif perekonomian.
Menurut dia, sesuai kebijakan nasional tersebut, sudah saatnya Kabupaten Tasikmalaya menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis yang menjadi media integrasi program dan kegiatan antarsektor pembangunan yang dapat menggerakan perekonomian rakyat.
"Kita punya kawasan wisata Galunggung. Fokuskan pengembangan wisata di daerah ini sehingga menjadi destinasi wisata unggulan yang ikonik. Dalam pengembangannya, seluruh sektor baik infrastruktur, industri perdagangan, ekonomi kreatif, seni dan kebudayaan, pertanian, dan sektor lain haruslah fokus ikut menopang pengembangan destinasi wisata Galunggung secara sinergis," kata Ade Sugianto.
Pada sektor pertanian, Wakil Bupati memaparkan, sebagian besar penduduk Kabupaten Tasikmalaya berprofesi sebagai petani, karena sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya.
"Meskipun kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB menurun, bergeser ke sektor jasa dan perdagangan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya haruslah pro terhadap petani," kata Wakil Bupati.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar mengawal dan melaksanakan masukan dan harapan para alim ulama dalam berbagai program dan kegiatan menuju Kabupaten Tasikmalaya yang lebih sejahtera.
Selain itu menjadikan prioritas bahan tindak lanjut penyempurnaan revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 untuk meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Selanjutnya menigkatkan dedikasi dan jiwa korsa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, meningkatkan jalinan komunikasi dan kebersamaan dengan para alim ulama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius dan islami.
Advetorial
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018