Bandung (Antaranews Jabar) - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat dan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat akan dideklarasikan di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4).
Pembacaan LHKPN tersebut akan dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat serta ketua KPUD tingkat kabupaten/kota setelah kegiatan pembekalan kepada para calon kepala daerah oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, yang diselenggarakan atas kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan KPU Jawa Barat," kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, di Bandung, Senin.
Rencana, Pimpinan KPK dan unsur Kementerian Dalam Negeri menjadi key note speaker sedangkan materi pembekalan meliputi "Diskresi Kebijakan vs Korupsi" yang disampaikan unsur Kejaksaan Agung, kemudian "Tindak Pidana Korupsi" oleh unsur Polri dan "Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" disampaikan oleh salah seorang pejabat struktural KPK.
Sementara itu, Yayat menambahkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 cukup berat, karena jumlah penduduk dan pemilihnya yang relatif besar.
Ia mengatakan pemilih Jawa Barat hampir sama dengan Spanyol atau Argentina. Bahkan lebih besar dibanding pemilih negara Australia sehingga wajar jika Gubernur Jawa Barat berasa Perdana Menteri.
Menurut Yayat, kompleksitas Pilgub Jabar juga terkait daya tarik dan pertarungan elit politik karena Jawa Barat bernilai strategis.
Namun ia optimistis, tantangan itu bisa diatasi, karena banyaknya dukungan masyarakat, khususnya para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Pembacaan LHKPN tersebut akan dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat serta ketua KPUD tingkat kabupaten/kota setelah kegiatan pembekalan kepada para calon kepala daerah oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, yang diselenggarakan atas kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan KPU Jawa Barat," kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, di Bandung, Senin.
Rencana, Pimpinan KPK dan unsur Kementerian Dalam Negeri menjadi key note speaker sedangkan materi pembekalan meliputi "Diskresi Kebijakan vs Korupsi" yang disampaikan unsur Kejaksaan Agung, kemudian "Tindak Pidana Korupsi" oleh unsur Polri dan "Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" disampaikan oleh salah seorang pejabat struktural KPK.
Sementara itu, Yayat menambahkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 cukup berat, karena jumlah penduduk dan pemilihnya yang relatif besar.
Ia mengatakan pemilih Jawa Barat hampir sama dengan Spanyol atau Argentina. Bahkan lebih besar dibanding pemilih negara Australia sehingga wajar jika Gubernur Jawa Barat berasa Perdana Menteri.
Menurut Yayat, kompleksitas Pilgub Jabar juga terkait daya tarik dan pertarungan elit politik karena Jawa Barat bernilai strategis.
Namun ia optimistis, tantangan itu bisa diatasi, karena banyaknya dukungan masyarakat, khususnya para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018