Bandung  (Antaranews Jabar) - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung Ferdi Ligaswara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindak tegas segala bentuk pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

"Saya kira pihak provinsi harus turun tangan melakukan langkah-langkah konkret selaku koordinator di lapangan," ujar Ferdi di Bandung, Kamis.

Ferdi mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Cicaheum pada Selasa merupakan imbas dari adanya alih fungsi lahan di KBU. Akibatnya, saat hujan deras melanda Bandung utara, air yang masuk ke sungai membawa lumpur ke daerah yang dialirinya seperti Kota Bandung.

Berdasarkan pemantauannya di lapangan, ia menemukan beberapa fakta adanya alih fungsi lahan yang cukup kritis. Daerah yang dulunya merupakan resapan air, kini telah berubah dengan banyaknya bangunan-bangunan cafe, restoran, maupun villa.

Baca juga: 17 mobil rusak akibat banjir di Kota Bandung
Baca juga: Warga terdampak banjir bandang butuh pasokan air

"Tempat yang seharusnya ditanami pohon menjadi ditanami beton. Jurang yang curam saja dibangun, dikikis habis untuk villa, restoran, dan cafe, ini harus dihentikan, bahkan penindakan harus dilakukan," katanya.

Wilayah Bandung Utara mencangkup empat daerah yakni, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Cimahi. Khusus untuk utara di Cicaheum, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Ia memprediksi, jika pembangunan di KBU tidak dihentikan, bencana yang lebih besar dibanding banjir bandang Cicaheum akan terjadi di Kota Bandung.

"Saya sudah prediksi banjir bandang akan terjadi jauh-jauh hari dan tidak menutup kemungkinan terjadi banjir lebih hebat lagi, karena isyarat alamnya sudah gampang, Bandung utara. Bukan Kota Bandung saja, kota bandung hanya sebagian kecil," katanya. 

Pewarta: Asep Firmansyah

Editor : Sapto HP


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018