Bandung (Antaranews Jabar) - Ulama di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendukung kepolisian memberantas penyebaran hoax atau kabar bohong sebagai upaya menciptakan rasa aman, tenteram dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami MUI Garut mendukung pihak kepolisian mulai tingkat Mabes (Markas Besar Polri) sampai tingkat polsek di kecamatan untuk memberantas oknum-oknum penyebar `hoax`," kata Ketua MUI Kabupaten Garut KH Sirojul Munir saat Deklarasi Anti Hoax di Gedung Ciateul, Garut, Jumat.
Ia menuturkan penyebaran kabar bohong melalui berbagai media sosial telah terjadi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional yang seringkali meresahkan masyarakat dan merugikan pihak tertentu.
Menurut dia, kabar bohong merupakan perbuatan fitnah yang dapat merugikan orang secara individu, kelompok maupun bangsa dan negara, sehingga MUI menyatakan penyebaran kabar bohong merupakan perbuatan haram.
"Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, `hoax` itu merupakan gibah, haram hukumnya," katanya.
Ia menambahkan, penyebaran kabar bohong memiliki tujuan untuk menciptakan kegaduhan, bahkan membuat masyarakat tidak nyaman, dan aman, bahkan seringkali menimbulkan kebencian terhadap seseorang, kelompok termasuk pemerintah.
Jika kabar bohong yang sifatnya memfitnah, membenci maupun menyerang pemerintahan terus dibiarkan, kata Sirojul, khawatir kewibawaan pemerintah maupun negara hilang, yang akhirnya terjadi perpecahan di dalam negara tersebut.
"Manakala pemerintah sudah tidak berdaya bagaimana keberadaan NKRI, bangsa ini berharap negara dalam tetap nyaman dan kertaraharja, gemah ripah dan loh jinawi," katanya.
Ia mengungkapkan, kepolisian di Garut sudah berhasil dalam menangkal maupun memberantas kabar bohong sehingga masyarakat termasuk para pemuka agama di Garut merasa lebih nyaman dan aman.
Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemuka agama agar lebih selektif dalam menerima informasi melalui media sosial, dan tidak ikut kembali menyebarkan jika kabar tersebut akan merugikan seseorang maupun kelompok.
"Kalau ada orang seperti itu berarti membantu kemaksiatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Kami MUI Garut mendukung pihak kepolisian mulai tingkat Mabes (Markas Besar Polri) sampai tingkat polsek di kecamatan untuk memberantas oknum-oknum penyebar `hoax`," kata Ketua MUI Kabupaten Garut KH Sirojul Munir saat Deklarasi Anti Hoax di Gedung Ciateul, Garut, Jumat.
Ia menuturkan penyebaran kabar bohong melalui berbagai media sosial telah terjadi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional yang seringkali meresahkan masyarakat dan merugikan pihak tertentu.
Menurut dia, kabar bohong merupakan perbuatan fitnah yang dapat merugikan orang secara individu, kelompok maupun bangsa dan negara, sehingga MUI menyatakan penyebaran kabar bohong merupakan perbuatan haram.
"Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, `hoax` itu merupakan gibah, haram hukumnya," katanya.
Ia menambahkan, penyebaran kabar bohong memiliki tujuan untuk menciptakan kegaduhan, bahkan membuat masyarakat tidak nyaman, dan aman, bahkan seringkali menimbulkan kebencian terhadap seseorang, kelompok termasuk pemerintah.
Jika kabar bohong yang sifatnya memfitnah, membenci maupun menyerang pemerintahan terus dibiarkan, kata Sirojul, khawatir kewibawaan pemerintah maupun negara hilang, yang akhirnya terjadi perpecahan di dalam negara tersebut.
"Manakala pemerintah sudah tidak berdaya bagaimana keberadaan NKRI, bangsa ini berharap negara dalam tetap nyaman dan kertaraharja, gemah ripah dan loh jinawi," katanya.
Ia mengungkapkan, kepolisian di Garut sudah berhasil dalam menangkal maupun memberantas kabar bohong sehingga masyarakat termasuk para pemuka agama di Garut merasa lebih nyaman dan aman.
Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemuka agama agar lebih selektif dalam menerima informasi melalui media sosial, dan tidak ikut kembali menyebarkan jika kabar tersebut akan merugikan seseorang maupun kelompok.
"Kalau ada orang seperti itu berarti membantu kemaksiatan," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018