Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mendorong perbaikan layanan BPJS Kesehatan setelah menerima keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan dalam beberapa pekan terakhir.
Dorongan tersebut disampaikan Jajang saat menyerap aspirasi warga di Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu, yang mengaku kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status BPJS yang tidak aktif.
“Kami akan mendorong agar pelayanan BPJS semakin mudah diakses dan prosedurnya tidak menyulitkan masyarakat,” ujar Jajang.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian warga tidak dapat memperoleh layanan pengobatan gratis sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut dia, kemudahan akses layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin pemerintah, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada program jaminan kesehatan nasional.
Selain persoalan layanan kesehatan, Jajang juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Ia menilai kejelasan status dan jaminan kesejahteraan PPPK paruh waktu perlu menjadi prioritas agar para tenaga dapat bekerja optimal dalam memberikan pelayanan publik.
“Soal PPPK paruh waktu, ini menyangkut kepastian kerja dan masa depan mereka. Kami akan dorong agar ada kebijakan yang lebih jelas dan berpihak,” katanya.
Jajang memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan dibahas bersama pemerintah daerah melalui mekanisme di tingkat komisi guna mencari solusi konkret, sehingga permasalahan layanan BPJS dan PPPK paruh waktu dapat segera ditindaklanjuti.
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2026