Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat M Lillah Sahrul Mubarok menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memiliki potensi strategis untuk menjadi kantong penyerapan tenaga kerja korban PHK.
Lillah mengatakan keberadaan dapur-dapur pelayanan gizi tersebut harus dimanfaatkan pemerintah daerah, tidak hanya untuk isu kesehatan, tetapi juga sebagai solusi taktis mengurangi angka pengangguran terbuka, mengingat saat ini sedang tinggi angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat.
"Banyaknya dapur untuk Program MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ini bisa dimanfaatkan untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ini peluang yang harus ditangkap di tengah situasi ekonomi saat ini," ujar Lillah menanggapi status Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi secara nasional di Bandung, Jumat.
Ia mengaku khawatir, karena selain data resmi, terdapat potensi pengangguran tak tercatat yang jumlahnya mungkin jauh lebih besar.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan strategi berbasis data yang akurat (by data) untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Selain pada sektor pelayanan gizi, Lillah juga menyoroti pembukaan kawasan industri dan pabrik baru di Kabupaten Subang sebagai momentum yang tidak boleh dilewatkan.
Karenanya, menurut dia, kurikulum pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) harus segera direvitalisasi agar lulusan Jawa Barat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri-industri baru tersebut.
"Kolaborasi dengan industri menjadi solusi tepat. Di Subang akan dibuka pabrik, ini kesempatan bagus untuk memperkuat kemitraan, jangan sampai SDM kita tidak siap," tuturnya.
Ia menekankan pentingnya jaring pengaman bagi sektor ekonomi lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut dia, pemberian insentif dan kemudahan akses permodalan bagi UMKM mutlak diperlukan agar sektor ini mampu bertahan dan tetap menyerap tenaga kerja di tengah gejolak ekonomi global.
Berdasarkan data BPS, terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 6,77 persen atau sebanyak 1,78 juta orang.
Menurut jenis kelamin TPT laki-laki sebesar 6,92 persen, sedangkan TPT perempuan sebesar 6,51 persen. Jika dilihat dari wilayah, TPT di perkotaan sebesar 7,19 persen lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan yang sebesar 4,92 persen.
Menurut tingkat pendidikan, pengangguran tertinggi pada lulusan SMK yang sebesar 12,81 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 12,74 persen pada Agustus 2024 dan 12,42 persen pada Februari 2025.
Berdasarkan kabupaten/kota, TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Bekasi sebesar 8,78 persen dan terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,91 persen. Sepanjang periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, sebanyak 16 kabupaten/kota mengalami penurunan TPT, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya mengalami kenaikan TPT.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Jabar: Program MBG buka peluang serap tenaga kerja korban PHK
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025