Antarajabar.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Maman Imanulhaq mengatakan partainya berkomitmen untuk serius membahas dan mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sampai bisa disahkan menjadi UU.
"Nasib perlindungan terhadap perempuan Indonesia selama ini tak punya payung hukum sempurna via KUHP, maka PKB berkomitmen untuk serius membahas dan mengawal RUU ini," kata Maman yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB melalui pesan tertulisnya yang diterima di Cirebon, Selasa.
Menurut dia meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi setiap tahunnya menjadi permasalahan sangat serius dan genting yang harus butuh segera disikapi dengan cepat dan tepat oleh pemerintah.
Berdasarkan Data Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam rentang 2012-2015, rata-rata 3.000 sampai 6.500 kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahun, baik di ranah personal, rumah tangga, maupun komunitas.
Sepanjang 2016, Komnas Perempuan mencatat terdapat 3.945 kasus kekerasan seksual. Data tersebut berasal dari 358 Pengadilan Agama dan 23 lembaga mitra Komnas Perempuan yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia.
"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk tahap pembahsan tingkat satu di DPR RI saat ini yang penugasannya diserahkan kepada Komisi VIII yang selanjutnya akan dibentuk panja terkait pendalaman pembahasan RUU tersebut agar bisa ditindaklanjuti pada tahap berikutnya," kata Maman.
Pentingnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dalam rangka menjawab persoalan yuridis ketika sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia dirasakan belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang ditemukan di tengah masyarakat.
Dia menambahkan lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang akan memeberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban.
"Intinya bagaimana RUU ini diharapkan bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak selama ini," tegas Politikus PKB tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Nasib perlindungan terhadap perempuan Indonesia selama ini tak punya payung hukum sempurna via KUHP, maka PKB berkomitmen untuk serius membahas dan mengawal RUU ini," kata Maman yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB melalui pesan tertulisnya yang diterima di Cirebon, Selasa.
Menurut dia meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi setiap tahunnya menjadi permasalahan sangat serius dan genting yang harus butuh segera disikapi dengan cepat dan tepat oleh pemerintah.
Berdasarkan Data Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam rentang 2012-2015, rata-rata 3.000 sampai 6.500 kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahun, baik di ranah personal, rumah tangga, maupun komunitas.
Sepanjang 2016, Komnas Perempuan mencatat terdapat 3.945 kasus kekerasan seksual. Data tersebut berasal dari 358 Pengadilan Agama dan 23 lembaga mitra Komnas Perempuan yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia.
"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk tahap pembahsan tingkat satu di DPR RI saat ini yang penugasannya diserahkan kepada Komisi VIII yang selanjutnya akan dibentuk panja terkait pendalaman pembahasan RUU tersebut agar bisa ditindaklanjuti pada tahap berikutnya," kata Maman.
Pentingnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dalam rangka menjawab persoalan yuridis ketika sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia dirasakan belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang ditemukan di tengah masyarakat.
Dia menambahkan lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang akan memeberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban.
"Intinya bagaimana RUU ini diharapkan bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak selama ini," tegas Politikus PKB tersebut.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017