Antarajabar.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mencatat sampai saat ini penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan baru sekitar 10 persen, namun itu belum sampai ke nelayan.
"Pergantian alat tangkap di Indramayu, sampai saat ini baru 10 persen dan belum sampai ke tangan nelayan serta belum dimanfaatkan oleh mereka," kata Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) Indramayu, Dedi Aryanto di Indramayu, Senin.
Dia mengatakan nelayan Indramayu yang menggunakan alat tangkap terdampak permen sekitar 1.900-an, baik menggunakan cantrang, dogol, arad dan lainnya yang termasuk alat tidak ramah lingkungan.
Namun kata Dedi pada tahun 2017 ini yang akan mendapatkan penggantinya hanya sebanyak 560-an nelayan dan itu tidak sebanding dengan jumlah nelayan.
"Informasinya yang akan dibantu pada tahun ini sekitar 560-an nelayan, namun dipastikan tidak akan mungkin selesai pada tahun 2017 ini," tuturnya.
Dedi melanjutkan para nelayan mengharapkan permen tersebut bisa ditunda kembali, karena sampai saat ini nelayan belum mendapatkan bantuan serta masih bingung menggunakan alat tangkap lainnya.
"Harapan kita, tunda lagi permen tersebut paling tidak sampai 2019, karena kajian terkait alat tidak ramah lingkungan pun belum selesai," ujarnya.
Dia menambahkan bantuan yang di janjikan pemerintah terhadap nelayan juga belum terselesaikan, jadi sangat sulit menerapkan peraturan tersebut.
"Kalau bisa mending batalkan saja permen yang meresahkan nelayan kecil," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Pergantian alat tangkap di Indramayu, sampai saat ini baru 10 persen dan belum sampai ke tangan nelayan serta belum dimanfaatkan oleh mereka," kata Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) Indramayu, Dedi Aryanto di Indramayu, Senin.
Dia mengatakan nelayan Indramayu yang menggunakan alat tangkap terdampak permen sekitar 1.900-an, baik menggunakan cantrang, dogol, arad dan lainnya yang termasuk alat tidak ramah lingkungan.
Namun kata Dedi pada tahun 2017 ini yang akan mendapatkan penggantinya hanya sebanyak 560-an nelayan dan itu tidak sebanding dengan jumlah nelayan.
"Informasinya yang akan dibantu pada tahun ini sekitar 560-an nelayan, namun dipastikan tidak akan mungkin selesai pada tahun 2017 ini," tuturnya.
Dedi melanjutkan para nelayan mengharapkan permen tersebut bisa ditunda kembali, karena sampai saat ini nelayan belum mendapatkan bantuan serta masih bingung menggunakan alat tangkap lainnya.
"Harapan kita, tunda lagi permen tersebut paling tidak sampai 2019, karena kajian terkait alat tidak ramah lingkungan pun belum selesai," ujarnya.
Dia menambahkan bantuan yang di janjikan pemerintah terhadap nelayan juga belum terselesaikan, jadi sangat sulit menerapkan peraturan tersebut.
"Kalau bisa mending batalkan saja permen yang meresahkan nelayan kecil," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017