Antarajabar.com - Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Barat melakukan deklarasi antiradikalisme yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat.
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto disebutkan, radikalisme perlu dicegah agar tidak mengganggu perjalanan bangsa.
"Kami berkomitmen mengambil peran aktif untuk mencegah radikalisme, agar tidak komponen kampus yang memaksakan kehendak apalagi melakukan tindakan radikal," ujar Herry.
Dia mengatakan perguruan tinggi melakukan tugas untuk mendidik mahasiswa, melakukan inovasi dan pengabdian pada masyarakat.
Deklarasi anti radikalisme perguruan tinggi di Jawa Barat tersebut berisi beberapa poin yakni berpegang teguh pada landasan berita. Masyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
(Y008)
Kemudian, bertekad mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, demokratis, jujur dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, etika akademik, hak asasi manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang beralasan Nusantara.
Juga menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme dan atau organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
"Kami juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran faham atau gerakan radikalisme, terorisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945."
Herry menjelaskan rektor melakukan pemetaan terhadap potensi radikalisme di kampusnya. Setelah dilakukan pemetaan, kemudian dilakukan pendekatan agar pemahamannya tidak salah.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan rektor bertanggung jawab terhadap ala yang terjadi di kampusnya.
"Rektor yang bertanggung jawab menjaga empat pilar kebangsaan. Kalau sampai terjadi radikalisme, maka yang langsung ditanyakan adalah rektornya," kata Nasir.
Nasir menjelaskan setiap kampus memiliki potensi karena kumpulan dari anak muda dan juga masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, jangan sampai kampus menjadi pusat radikalisme.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto disebutkan, radikalisme perlu dicegah agar tidak mengganggu perjalanan bangsa.
"Kami berkomitmen mengambil peran aktif untuk mencegah radikalisme, agar tidak komponen kampus yang memaksakan kehendak apalagi melakukan tindakan radikal," ujar Herry.
Dia mengatakan perguruan tinggi melakukan tugas untuk mendidik mahasiswa, melakukan inovasi dan pengabdian pada masyarakat.
Deklarasi anti radikalisme perguruan tinggi di Jawa Barat tersebut berisi beberapa poin yakni berpegang teguh pada landasan berita. Masyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
(Y008)
Kemudian, bertekad mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, demokratis, jujur dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, etika akademik, hak asasi manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang beralasan Nusantara.
Juga menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme dan atau organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
"Kami juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran faham atau gerakan radikalisme, terorisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945."
Herry menjelaskan rektor melakukan pemetaan terhadap potensi radikalisme di kampusnya. Setelah dilakukan pemetaan, kemudian dilakukan pendekatan agar pemahamannya tidak salah.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan rektor bertanggung jawab terhadap ala yang terjadi di kampusnya.
"Rektor yang bertanggung jawab menjaga empat pilar kebangsaan. Kalau sampai terjadi radikalisme, maka yang langsung ditanyakan adalah rektornya," kata Nasir.
Nasir menjelaskan setiap kampus memiliki potensi karena kumpulan dari anak muda dan juga masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, jangan sampai kampus menjadi pusat radikalisme.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017