Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk memprioritaskan penanganan terhadap komoditas penyumbang inflasi seperti cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Kepala KPw BI Cirebon Jajang Hermawan di Indramayu, Senin, mengatakan intervensi terhadap komoditas ini perlu ditingkatkan, mengingat daerah tersebut mencatatkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan kedua Juni 2025 sebesar 2,25 persen.
"Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi ini, perlu ditangani secara prioritas agar tekanannya tidak meluas," katanya.
Menurut dia, strategi pengendalian harga harus diarahkan secara lebih fokus pada intervensi komoditas pangan yang sensitif, terutama menjelang masa panen dan periode distribusi yang rawan fluktuasi pasokan.
BI Cirebon mendorong Pemkab Indramayu agar mengintensifkan operasi pasar, penyerapan hasil panen petani lokal, serta menjalin kerja sama antardaerah untuk menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih solid antarinstansi dalam pelaksanaan tindak lanjut program pengendalian inflasi daerah agar tidak berhenti pada perencanaan.
“Kami berharap Indramayu bisa menjadi contoh stabilitas daerah dan memimpin percepatan pengendalian inflasi di wilayah Ciayumajakuning,” katanya.
Sementara itu Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan saat ini pemerintah daerah telah menjalankan empat strategi untuk pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, pihaknya juga berupaya memperkuat forum koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menyelaraskan kebijakan dalam menjaga stabilitas harga pangan di Indramayu.
“Kami terus melakukan operasi pasar murah dan menyerap hasil panen petani. Pembangunan infrastruktur jalan juga kami kebut untuk memperlancar arus distribusi barang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan di Indramayu kini sedang dilakukan percepatan transformasi digital melalui optimalisasi penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS untuk belanja pemerintah daerah dan pelayanan publik.
Lucky menyebut upaya tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah Indramayu, yang menempatkan efisiensi dan transparansi sebagai prinsip utama.
“Kami terus berupaya agar pengendalian inflasi dan transformasi digital di Kabupaten Indramayu, dapat berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
Baca juga: BI Cirebon memperluas digitalisasi UMKM lewat ajang CEF 2025
Baca juga: BI Cirebon bantu UMKM mengembangkan produk kopi Gunung Ciremai
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025