Pemerintah Kota Bandung memperbanyak pelaksanaan program padat karya sebagai langkah konkret menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai terjadi di kawasan industri sekitar Jawa Barat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah dan kewilayahan untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini dengan menggulirkan program padat karya.
“Saya mendorong agar seluruh aparat kewilayahan bersinergi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengaktifkan program padat karya. Program ini dinilai mampu memberikan lapangan kerja jangka pendek bagi warga terdampak PHK,” kata dia di Bandung, Selasa.
Ia mengungkapkan program ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah, DPRD, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan.
Menurut dia, program padat karya tematik yang dijalankan tahun ini difokuskan pada kegiatan kebersihan lingkungan permukiman.
“Padat karya bisa memberikan lapangan kerja jangka pendek. Minimal, mereka tetap punya penghasilan dan tidak terjerumus ke hal negatif,” katanya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Andri Darusman mengatakan program padat karya tahun ini dilaksanakan di 24 kecamatan dan 64 kelurahan dengan total anggaran Rp18 miliar.
“Setiap kegiatan dilaksanakan selama 10 hari kerja, melibatkan 50 pekerja per titik. Peserta menerima upah sebesar Rp175.000 per hari dan mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar dia.
Selain upah dan asuransi, peserta juga dibekali perlengkapan kerja, seperti sepatu boot, cangkul, garpu taman, sekop, dan sapu lidi. Mereka juga menerima konsumsi berupa makanan dan minuman ringan setiap hari.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025