Antarajabar.com - PT Pos Indonesia (Persero) menyumbangkan sejumlah gagasan terkait disparitas harga kebutuhan masyarakat seperti semen dan bahan bakar minyak (BBM) yang ada di Pulau Jawa dengan masyarakat di wilayah Indonesia timur, terutama wilayah Papua.
"Sebetulnya, karena Kemenko Bidang Perekonomian ini melibatkan siapa pun yang bisa berkontribusi dan saya rasa tidak salah untuk mengajak POS. Kita bantu memikirkan bagaimana membangun sebuah arsitektur untuk disparitas harga ini bisa kita kurangi lah," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono, di Bandung, Senin.
Ide atau gagasan terkait disparitas harga kebutuhan pokok di Papua tersebut diutarakan oleh Gilarsi dalam acara Focus Discussion Group (FGD) Sistim Logistik Nasional (SISLOGNAS) bertempat di Graha Pos Indonesia Kota Bandung.
Menurut dia, salah satu solusi untuk mengatasi masalah disparitas harga semen di Papua ialah dengan memanfaatkan kargo kosong yang dimiliki oleh sejumlah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia.
"Posisi kargo berangkat ke sana atau balik itu kadang-kadang tidak selalu penuh, kalau secara statistik ada data yang bisa memetakannya secara kargo kosong, dan kita punya list, link-nya Garuda atau Citylink yang tidak selalu full mana saja, nah itu kita carikan muatannya," kata dia.
Ia mengatakan PT POS Indonesia melalui PT Pos Logistik, siap menjembatani masalah kesenjangan harga yang terjadi di wilayah Jawa dengan wilayah Papua.
PT Pos Indonesia, kata dia, dengan jaringan kantor terluas memiliki misi penting untuk sistem logistik nasional.
"Jadi kami akan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar disparitas harga di masyarakat perkotaan dengan daerah pelosok tidak terlalu jauh," kata dia.
Ia mengungkapkan, perseroan sejak lahir mengembang beberapa misi diantaranya adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam konteks pembangunan, terutama untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah perbatasan agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik.
"Artinya, fungsi perseroan sebagai agent for development pemerintah harus terus dijalankan," kata dia.
Dalam menjalankan misinya tersebut, lanjutnya, Pos Indonesia menghadapi tantangan yakni masalah disparitas antara rural dan urban, antara perdesaan dengan perkotaan.
"Masalah sistem logistik yang belum berkeadilan, membuat masyarakat yang pedapatannya rendah justru membayar harga komoditas yang tinggi, sedangkan masyarakat perkotaan yang pendapatannya tinggi bisa memperoleh harga komoditas lebih murah.
Oleh karena itu, kondisi tersebut coba dijembatani oleh Pos Indonesia agar disparitasnya tidak terlalu jauh, salah satunya dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar masyatakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," kata dia.
Pos Indonesia memiliki jaringan lebih dari 4.800 kantor pos, yang 73 persen di antaranya berada di daerah, termasuk pedesaan (rural/remote area).
Hal tersebut sangat memungkinkan PT Pos Indonesia (Persero) melalui pemanfaatan insfrastruktur dan SDM yang tersebar, serta dukungan Pemerintah, berperan menjadi salah satu backbone logistik nasional.
Lebih lanjut ia mengatakan sejalan dengan hal tersebut, dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV tahun 2016 Bidang E-commerce Logistik disebutkan perlunya meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistim Logistik Nasional (SISLOGNAS) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman, serta perlunya revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Sebetulnya, karena Kemenko Bidang Perekonomian ini melibatkan siapa pun yang bisa berkontribusi dan saya rasa tidak salah untuk mengajak POS. Kita bantu memikirkan bagaimana membangun sebuah arsitektur untuk disparitas harga ini bisa kita kurangi lah," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono, di Bandung, Senin.
Ide atau gagasan terkait disparitas harga kebutuhan pokok di Papua tersebut diutarakan oleh Gilarsi dalam acara Focus Discussion Group (FGD) Sistim Logistik Nasional (SISLOGNAS) bertempat di Graha Pos Indonesia Kota Bandung.
Menurut dia, salah satu solusi untuk mengatasi masalah disparitas harga semen di Papua ialah dengan memanfaatkan kargo kosong yang dimiliki oleh sejumlah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia.
"Posisi kargo berangkat ke sana atau balik itu kadang-kadang tidak selalu penuh, kalau secara statistik ada data yang bisa memetakannya secara kargo kosong, dan kita punya list, link-nya Garuda atau Citylink yang tidak selalu full mana saja, nah itu kita carikan muatannya," kata dia.
Ia mengatakan PT POS Indonesia melalui PT Pos Logistik, siap menjembatani masalah kesenjangan harga yang terjadi di wilayah Jawa dengan wilayah Papua.
PT Pos Indonesia, kata dia, dengan jaringan kantor terluas memiliki misi penting untuk sistem logistik nasional.
"Jadi kami akan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar disparitas harga di masyarakat perkotaan dengan daerah pelosok tidak terlalu jauh," kata dia.
Ia mengungkapkan, perseroan sejak lahir mengembang beberapa misi diantaranya adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam konteks pembangunan, terutama untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah perbatasan agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik.
"Artinya, fungsi perseroan sebagai agent for development pemerintah harus terus dijalankan," kata dia.
Dalam menjalankan misinya tersebut, lanjutnya, Pos Indonesia menghadapi tantangan yakni masalah disparitas antara rural dan urban, antara perdesaan dengan perkotaan.
"Masalah sistem logistik yang belum berkeadilan, membuat masyarakat yang pedapatannya rendah justru membayar harga komoditas yang tinggi, sedangkan masyarakat perkotaan yang pendapatannya tinggi bisa memperoleh harga komoditas lebih murah.
Oleh karena itu, kondisi tersebut coba dijembatani oleh Pos Indonesia agar disparitasnya tidak terlalu jauh, salah satunya dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar masyatakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," kata dia.
Pos Indonesia memiliki jaringan lebih dari 4.800 kantor pos, yang 73 persen di antaranya berada di daerah, termasuk pedesaan (rural/remote area).
Hal tersebut sangat memungkinkan PT Pos Indonesia (Persero) melalui pemanfaatan insfrastruktur dan SDM yang tersebar, serta dukungan Pemerintah, berperan menjadi salah satu backbone logistik nasional.
Lebih lanjut ia mengatakan sejalan dengan hal tersebut, dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV tahun 2016 Bidang E-commerce Logistik disebutkan perlunya meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistim Logistik Nasional (SISLOGNAS) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman, serta perlunya revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017