Antarajabar.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengingatkan kepada PB PON XIX/2016 Jawa Barat bahwa pemakaian anggaran hibah dari APBD Jawa Barat untuk kegiatan PON harus dipergunakan dengan sehati-hati mungkin agar bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi saya di sini ingat mengingatkan bahwa prinsip dasar berlaku dimana-mana. Maka insentif tidak profit motif standarnya tetap di bawah standar pemerintahan," kata Kepala LKPP Agus Prabowo usai bertemu dengan PB PON XIX di Gedung Sate Bandung, Senin.
Pada kesempatan tersebut LKPP meminta PB PON XIX/2016 Jawa Barat menata ulang pemberian honor bagi para pengurus karena pemberian honor harus memakai aturan yang jelas agar tidak ada terkesan mencari keuntungan.
"Jadi honor bagi pengurus tidak boleh menggelontorkan setiap kegiatan, namun harus diatur kembali teknisnya. Anda jangan menempatkan diri sebagai konsultan atau rekanan, ini uang berasal dari hibah," katanya.
Ia menuturkan walaupun sudah memakai standar sesuai aturan, namun pihak PB PON belum membatasi frekuensi kegiatan yang perlu diberi honor dan BPKP menilai perlu ada batasan jumlah maksimal jangan sampai satu orang honornya mengalir terus ketika dalam satu hari ada lebih dari satu kegiatan.
LKPP, kata dia, juga menilai ada semacam ketakutan di tubuh Pengurus Besar PON dalam mengeksekusi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan PON.
Menurut dia, rasa khawatir sepertinya dirasakan oleh para ketua bidang PB PON XIX/Jawa Barat yakni mereka takut apa yang dilakukannya salah dan berujung pada persoalan hukum.
"Dan nampaknya semua yang ada di sini ruang rapat ketakutan eksekusi anggaran," kata dia.
Menurut dia, ketakutan itu mencul karena PB PON tidak tahu terkait mekanisme aturan pengadaan yang harus dilakukan padahal aturannya tidak serumit dengan aturan pengadaan yang dilakukan pemerintah.
Menyikapi masukan LKPP tentang penggunaan honor pengurus, Gubernur Jawa Barat yang Ketua Umum PB PON Ahmad Heryawan meminta agar Sekretaris Umum PB PON Ahmad Hadadi memperhatikan baik-baik soal insentif tidak profit motif ini.
Pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan agar tidak terjadi potensi mencari untung karena dirinya sudah mendudukkan para pejabat teras PON yang juga Satuan Kerja Perangkat Daerah di sana.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Jadi saya di sini ingat mengingatkan bahwa prinsip dasar berlaku dimana-mana. Maka insentif tidak profit motif standarnya tetap di bawah standar pemerintahan," kata Kepala LKPP Agus Prabowo usai bertemu dengan PB PON XIX di Gedung Sate Bandung, Senin.
Pada kesempatan tersebut LKPP meminta PB PON XIX/2016 Jawa Barat menata ulang pemberian honor bagi para pengurus karena pemberian honor harus memakai aturan yang jelas agar tidak ada terkesan mencari keuntungan.
"Jadi honor bagi pengurus tidak boleh menggelontorkan setiap kegiatan, namun harus diatur kembali teknisnya. Anda jangan menempatkan diri sebagai konsultan atau rekanan, ini uang berasal dari hibah," katanya.
Ia menuturkan walaupun sudah memakai standar sesuai aturan, namun pihak PB PON belum membatasi frekuensi kegiatan yang perlu diberi honor dan BPKP menilai perlu ada batasan jumlah maksimal jangan sampai satu orang honornya mengalir terus ketika dalam satu hari ada lebih dari satu kegiatan.
LKPP, kata dia, juga menilai ada semacam ketakutan di tubuh Pengurus Besar PON dalam mengeksekusi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan PON.
Menurut dia, rasa khawatir sepertinya dirasakan oleh para ketua bidang PB PON XIX/Jawa Barat yakni mereka takut apa yang dilakukannya salah dan berujung pada persoalan hukum.
"Dan nampaknya semua yang ada di sini ruang rapat ketakutan eksekusi anggaran," kata dia.
Menurut dia, ketakutan itu mencul karena PB PON tidak tahu terkait mekanisme aturan pengadaan yang harus dilakukan padahal aturannya tidak serumit dengan aturan pengadaan yang dilakukan pemerintah.
Menyikapi masukan LKPP tentang penggunaan honor pengurus, Gubernur Jawa Barat yang Ketua Umum PB PON Ahmad Heryawan meminta agar Sekretaris Umum PB PON Ahmad Hadadi memperhatikan baik-baik soal insentif tidak profit motif ini.
Pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan agar tidak terjadi potensi mencari untung karena dirinya sudah mendudukkan para pejabat teras PON yang juga Satuan Kerja Perangkat Daerah di sana.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016