Antarajabar.com - Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat Ganjar Kurnia mengusulkan aspek kebudayaan dan sosial masuk dalam tata ruang setiap pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat.
"Dan secara regular kami sudah menyampaikan sejumlah pemikiran tentang Jawa Barat yang berkaitan dengan kebudayaan secara umum," kata Ganjar Kurnia seusai melakukan pertemuan dengan Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa, di Gedung Sate Bandung, Senin.
Menurut dia saat ini ada proyek-proyek infrastruktur pemerintah tengah dibangun yang ujung-ujungnya terkait kebudayaan secara makro.
"Sehingga dari pembahasan yang dilakukan Dewan Kesenian Jabar dan Pemprov Jabar pihaknya sudah menemukan titik masuk yakni persoalan tata ruang," kata dia.
Menurutnya tata ruang wilayah-wilayah di Jabar tempat proyek besar berlangsung harus memasukan aspek kebudayaan didalamnya.
"Hal itu pokok-pokok pikiran, kami di Dewan Kebudayaan selama ini sudah menyampaikan gagasan-gagasan tersebut," katanya.
Pihaknya menilai ketika sebuah proyek akan dibangun, pemerintah wajib memikirkan bagaimana dampaknya pada masyarakat setempat seperti soal kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan daerah memasok tenaga kerja.
"Aspek pendidikan masyarakatnya apa sudah disiapkan atau belum. Dalam pembahasan tata ruang pemerintah wajib memasukan dampak dan pengaruhnya pada aspek kebudayaan secara detil," kata dia.
Dewan Kebudayaan Jawa Barat, kata dia, melihat kencangnya pembangunan infrastruktur di Jabar dalam tiga tahun terakhir ini menimbulkan perubahan yang cepat di masyarakat.
"Jadi bukan gegar budaya, tapi ada lompatan yang cepat, semacam quantum budaya. Salah satu tantangan kebudayaan yang sudah di depan mata dinilainya adalah persoalan tenaga kerja," katanya.
"Kebutuhan tenaga kerja proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau LRT Bandung Raya misalnya seharusnya sudah memuat daftar kebutuhan tenaga kerja dari mulai level direktur hingga tenaga pengamanan," kata dia.
Sementara itu Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya menerima masukan dari Dewan Kebudayaan Jabar terkait aspek sosial dan budaya diakomodasi dalam tata ruang.
Dikatakan Iwa Dalam tiga tahun terakhir ini diakui Iwa terjadi akselerasi proyek-proyek infrastruktur nasional. "Padahal rencana sudah lama. Tapi kami menemukan satu titik perbaikan ke depan, intinya di regulasi tata ruang," katanya.
Menurut dia jika aspek ini masuk dalam pembahasan tata ruang maka dalam sebuah proyek pembangunan soal daya dukung lingkungan, daya dukung tenaga kerja, termasuk ketahanan pangan, budaya lokal masyarakat setempat tidak boleh terganggu.
"Hal salah satu kesimpulan pertama pembicaraan. Kami memastikan peran Dewan Kebudayaan Jabar dalam memberi masukan proses pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara rutin," kata dia.
Ia mengatakan Pemprov dan Dewan Kebudayaan Jawa Barat akan menggelar diskusi-diskusi terkait tata ruan secara berkala membahas rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan.
"Sehingga kami samakan dulu persepsinya. Jika tata ruangnya sudah dikendalikan, lalu kita implementasi sampai penegakan aturannya. Kalau semua ini berjalannya, ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Iwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Dan secara regular kami sudah menyampaikan sejumlah pemikiran tentang Jawa Barat yang berkaitan dengan kebudayaan secara umum," kata Ganjar Kurnia seusai melakukan pertemuan dengan Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa, di Gedung Sate Bandung, Senin.
Menurut dia saat ini ada proyek-proyek infrastruktur pemerintah tengah dibangun yang ujung-ujungnya terkait kebudayaan secara makro.
"Sehingga dari pembahasan yang dilakukan Dewan Kesenian Jabar dan Pemprov Jabar pihaknya sudah menemukan titik masuk yakni persoalan tata ruang," kata dia.
Menurutnya tata ruang wilayah-wilayah di Jabar tempat proyek besar berlangsung harus memasukan aspek kebudayaan didalamnya.
"Hal itu pokok-pokok pikiran, kami di Dewan Kebudayaan selama ini sudah menyampaikan gagasan-gagasan tersebut," katanya.
Pihaknya menilai ketika sebuah proyek akan dibangun, pemerintah wajib memikirkan bagaimana dampaknya pada masyarakat setempat seperti soal kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan daerah memasok tenaga kerja.
"Aspek pendidikan masyarakatnya apa sudah disiapkan atau belum. Dalam pembahasan tata ruang pemerintah wajib memasukan dampak dan pengaruhnya pada aspek kebudayaan secara detil," kata dia.
Dewan Kebudayaan Jawa Barat, kata dia, melihat kencangnya pembangunan infrastruktur di Jabar dalam tiga tahun terakhir ini menimbulkan perubahan yang cepat di masyarakat.
"Jadi bukan gegar budaya, tapi ada lompatan yang cepat, semacam quantum budaya. Salah satu tantangan kebudayaan yang sudah di depan mata dinilainya adalah persoalan tenaga kerja," katanya.
"Kebutuhan tenaga kerja proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau LRT Bandung Raya misalnya seharusnya sudah memuat daftar kebutuhan tenaga kerja dari mulai level direktur hingga tenaga pengamanan," kata dia.
Sementara itu Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya menerima masukan dari Dewan Kebudayaan Jabar terkait aspek sosial dan budaya diakomodasi dalam tata ruang.
Dikatakan Iwa Dalam tiga tahun terakhir ini diakui Iwa terjadi akselerasi proyek-proyek infrastruktur nasional. "Padahal rencana sudah lama. Tapi kami menemukan satu titik perbaikan ke depan, intinya di regulasi tata ruang," katanya.
Menurut dia jika aspek ini masuk dalam pembahasan tata ruang maka dalam sebuah proyek pembangunan soal daya dukung lingkungan, daya dukung tenaga kerja, termasuk ketahanan pangan, budaya lokal masyarakat setempat tidak boleh terganggu.
"Hal salah satu kesimpulan pertama pembicaraan. Kami memastikan peran Dewan Kebudayaan Jabar dalam memberi masukan proses pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara rutin," kata dia.
Ia mengatakan Pemprov dan Dewan Kebudayaan Jawa Barat akan menggelar diskusi-diskusi terkait tata ruan secara berkala membahas rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan.
"Sehingga kami samakan dulu persepsinya. Jika tata ruangnya sudah dikendalikan, lalu kita implementasi sampai penegakan aturannya. Kalau semua ini berjalannya, ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Iwa.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016