Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Garut Nurdin Yana bersama anggota DPRD Garut turun langsung memberikan bantuan untuk perbaikan rumah secara gotong royong milik keluarga miskin yang berpotensi ambruk dan membahayakan penghuninya apabila tidak segera diperbaiki di Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan.
"Kami datang untuk memperbaiki rumah karena rumah ini sangat memprihatinkan, dan harus segera dilakukan 'recovery', kalau tidak akan mengancam keselamatan," kata Nurdin Yana saat meninjau rumah milik keluarga Een yang tidak layak huni di Kampung Karikil, Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat, Sabtu.
Ia menuturkan, kondisi rumah tidak layak huni itu diketahui setelah adanya informasi dari anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan, selanjutnya bersama camat dan kepala desa, dan masyarakat turun untuk membantu warga miskin tersebut.
Pemerintah, kata dia, akan berupaya hadir dan berpihak kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan, terutama tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman dengan diberikan bantuan secara gotong royong.
"Kegiatan ini betul-betul memberikan sesuatu keberpihakan kepada masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan kondisi rumah tidak layak huni di Garut diketahui masih banyak, dan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan bantuan melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu).
Pemerintah daerah, kata Nurdin, akan terus berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Garut untuk mengalokasikan anggaran agar program perbaikan rutilahu bagi masyarakat miskin terus berlanjut.
"Rutilahu itu sangat besar, tapi memang saking banyak, sehingga program ini tidak boleh berhenti," katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan yang mengecek langsung kondisi rumah warga tidak layak huni itu mengapresiasi gerakan pemerintah daerah melalui Sekda Garut dan jajarannya yang langsung turun untuk membantu memperbaiki rumah warga miskin.
Selain dari unsur pemerintah daerah, kata dia, masyarakat juga turut bergotong royong, kemudian dari jajaran Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati yang menurunkan sejumlah prajurit untuk membantu proses pembangunan rumah.
"Luar biasa kegotongroyongannya, dari TNI mengerahkan prajuritnya ikut bergotong royong, dari pemda dari Pak Sekda menyumbang Rp10 juta, ada agnia menyumbang," katanya.
Yudha bersama anggota DPRD Garut lainnya juga turut menyumbangkan material bangunan rumah untuk membantu warga yang tadinya rumahnya tidak layak huni bisa menjadi layak huni.
Ia berharap gerakan gotong royong untuk membantu memperbaiki rumah warga miskin itu bisa dilakukan juga di daerah lain, sehingga persoalan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dan berisiko membahayakan diri dapat cepat terselesaikan.
"Inilah jati diri bangsa Indonesia yang harus kita pupuk, dan kita perkuat, karena dengan gotong royong kita akan bisa mengatasi kesulitan rakyat yang lemah," katanya.
Ia menambahkan, kondisi rumah warga tidak layak huni di Desa Sukatani juga diketahui masih ada, untuk itu Pemkab Garut diminta untuk mengalokasikan bantuan perbaikan rumah dari APBD Garut tahun anggaran 2025.
Yudha juga menyarankan Pemkab Garut untuk lebih mengintensifkan kolaborasi pendanaan bantuan perbaikan rumah melalui program corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang ada di Garut, maupun dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari Baznas.
"Pemkab Garut juga bisa mengoptimalkan lembaga pengumpul dana umat seperti Baznas untuk membantu warga Garut yang miskin ekstrem," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025