Antarajabar.com - Duta Besar Uni Eropa dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Sistem Inovatif Layanan Aduan Masyarakat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutannya menyatakan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusat Layanan Aduan Masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Oleh karena itu, kami berharap upaya ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat," kata dia.
Menurut dia sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan sehingga terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusat Layanan Aduan Masyarakat ini merupakan upaya Pemprov Jabar untuk mengajak masyarakat turut serta dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
"Upaya ini diminta untuk diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat," kata dia.
Ia mengatakan Uni Eropa membantu Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) sebuah LSM yang peduli terhadap praktik-praktik pemerintahan yang baik. "Dan indikator pemerintahan yang baik itu, bagaimana pengadaan barang dan jasa berjalan seimbang, transparan dan akuntabel," kata Iwa.
Khusus Pemprov Jawa Barat, lanjut dia, pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah dimulai sejak 2008 dan kerjasama dengan B_Trust terjalin tahun 2012. "Jadi penguatan lah dengan B_Trust ini. Pertama dari sisi penguatan kelembagaan ULP dan LPSE," kata diA.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia HE Mr Vincent Guerend menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa dan akuntabel.
"Karena ini memperkuat sistem pengawasan eksternal dalam bentuk layanan aduan masyarakat sangat penting bagi peningkatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat," kata dia.
Ia menuturkan peran LSM dan media dalam memantau pengadaan barang/jasa juga penting untuk mengurangi peluang korupsi. "Proyek kerjasama Uni Eropa dan B_Trust telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan proses pengadaan barang/jasa sehingga akan membawa manfaat jangka panjang," kata Guerend.
Direktur Senior B_Trust Ir Siswanda menambahkan program yang sama juga dilakukan oleh pihaknya dengan daerah lain seperti Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemkot Kendari, Pemkab Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemkot Kupang, Pemkab Rote Ndao.
"Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada berbagai kegiatan seperti penyusunan desain kelembagaan, SOP, pengembangan SDM dan lain-lain," katanya.
Kegiatan ini dihadiri oleh sembilan Duta Besar Uni Eropa dan perwakilan dari beberapa Uni Eropa lainnya, Direktur Senior Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) Ir Siswanda.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutannya menyatakan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusat Layanan Aduan Masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Oleh karena itu, kami berharap upaya ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat," kata dia.
Menurut dia sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan sehingga terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusat Layanan Aduan Masyarakat ini merupakan upaya Pemprov Jabar untuk mengajak masyarakat turut serta dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
"Upaya ini diminta untuk diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat," kata dia.
Ia mengatakan Uni Eropa membantu Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) sebuah LSM yang peduli terhadap praktik-praktik pemerintahan yang baik. "Dan indikator pemerintahan yang baik itu, bagaimana pengadaan barang dan jasa berjalan seimbang, transparan dan akuntabel," kata Iwa.
Khusus Pemprov Jawa Barat, lanjut dia, pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah dimulai sejak 2008 dan kerjasama dengan B_Trust terjalin tahun 2012. "Jadi penguatan lah dengan B_Trust ini. Pertama dari sisi penguatan kelembagaan ULP dan LPSE," kata diA.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia HE Mr Vincent Guerend menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa dan akuntabel.
"Karena ini memperkuat sistem pengawasan eksternal dalam bentuk layanan aduan masyarakat sangat penting bagi peningkatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat," kata dia.
Ia menuturkan peran LSM dan media dalam memantau pengadaan barang/jasa juga penting untuk mengurangi peluang korupsi. "Proyek kerjasama Uni Eropa dan B_Trust telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan proses pengadaan barang/jasa sehingga akan membawa manfaat jangka panjang," kata Guerend.
Direktur Senior B_Trust Ir Siswanda menambahkan program yang sama juga dilakukan oleh pihaknya dengan daerah lain seperti Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemkot Kendari, Pemkab Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemkot Kupang, Pemkab Rote Ndao.
"Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada berbagai kegiatan seperti penyusunan desain kelembagaan, SOP, pengembangan SDM dan lain-lain," katanya.
Kegiatan ini dihadiri oleh sembilan Duta Besar Uni Eropa dan perwakilan dari beberapa Uni Eropa lainnya, Direktur Senior Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) Ir Siswanda.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016